Hidayat Nur Wahid Tak Setuju Pembebasan WNI Gunakan Uang Tebusan
Hidayat Nur Wahid Tak Setuju Pembebasan WNI Gunakan Uang Tebusan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid tidak setuju pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina pimpinan dilakukan dengan cara membayar uang tebusan.
Apalagi, lanjut dia, kondisi keuangan negara saat ini sedang sulit. Pemerintah telah memutuskan memangkas anggaran belanja pemerintah sebesar Rp133 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
"Jangan bayar tebusan. Kalau tebusan ini dibayar, itu juga akan alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh, Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN aja dipangkas, masak dikasih ke para penculik," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016). (Baca juga: Warga Negara Indonesia Ditawan di Perairan Sabah)
Dia menganggap, pemerintah harus melakukan lobi yang efektif dengan Pemerintah Filipina untuk membebaskan WNI. "DPR lagi reses, jadi secara prinsip kita mendesak peran Indonesia untuk membebaskan WNI kita dari penculikan apapun, dan Indonesia tak boleh kalah dari teror untuk bayar tebusan dan lain-lain sebagainya," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengusulkan agar sejumlah WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina pimpinan Abu Sayyaf dibebaskan dengan membayar uang tebusan. (Baca juga: Kali Ini Sudahlah Bayar Uang Tebusan untuk Bebaskan 10 WNI)
Menurut Tamliha, para pengusaha yang mempekerjakan sejumlah anak buah kapal (ABK) itu tidak perlu malu membayar uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf.
Sebab, para pengusaha yang mempekerjakan ABK itu memiliki uang banyak dari hasil penjualan sumber daya alam Indonesia selama ini.
Baru-baru ini seorang WNI bernama Herman bin Manggak diculik di Wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, perbatasan Laut Filipina. Dengan diculiknya Herman, total WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf berjumlah 11 orang.
Apalagi, lanjut dia, kondisi keuangan negara saat ini sedang sulit. Pemerintah telah memutuskan memangkas anggaran belanja pemerintah sebesar Rp133 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
"Jangan bayar tebusan. Kalau tebusan ini dibayar, itu juga akan alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh, Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN aja dipangkas, masak dikasih ke para penculik," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016). (Baca juga: Warga Negara Indonesia Ditawan di Perairan Sabah)
Dia menganggap, pemerintah harus melakukan lobi yang efektif dengan Pemerintah Filipina untuk membebaskan WNI. "DPR lagi reses, jadi secara prinsip kita mendesak peran Indonesia untuk membebaskan WNI kita dari penculikan apapun, dan Indonesia tak boleh kalah dari teror untuk bayar tebusan dan lain-lain sebagainya," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengusulkan agar sejumlah WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina pimpinan Abu Sayyaf dibebaskan dengan membayar uang tebusan. (Baca juga: Kali Ini Sudahlah Bayar Uang Tebusan untuk Bebaskan 10 WNI)
Menurut Tamliha, para pengusaha yang mempekerjakan sejumlah anak buah kapal (ABK) itu tidak perlu malu membayar uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf.
Sebab, para pengusaha yang mempekerjakan ABK itu memiliki uang banyak dari hasil penjualan sumber daya alam Indonesia selama ini.
Baru-baru ini seorang WNI bernama Herman bin Manggak diculik di Wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, perbatasan Laut Filipina. Dengan diculiknya Herman, total WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf berjumlah 11 orang.
(dam)
Explore More