Kesepakatan RI, Malaysia, Filipina Amankan Kawasan Cuma Retorika
Minggu, 07 Agustus 2016 - 16:35 WIB
Kesepakatan RI, Malaysia, Filipina Amankan Kawasan Cuma Retorika
A
A
A
JAKARTA - Kesepakatan Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengamankan titik-titik rawan di kawasan dari perompakan dan pembajakan dinilai hanya retorika. Karena, patroli bersama tiga negara itu belum direalisasikan hingga saat ini.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, kesepakatan Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk melakukan patroli bersama, intelligence sharing dan bantuan darurat harus segera direalisasikan. Hal tersebut untuk menjamin keamanan di kawasan terhadap ancaman terorisme, perompakan dan perampokan bersenjata.
"Namun sampai detik ini kesepakatan tersebut baru retorika belaka dan ajang foto-foto saja. Belum ada realisasi karena katanya terhambat hal-hal teknis," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Minggu (7/8/2016).
Belum direalisasikannya kesepakatan tiga negara itu disayangkannya. Terlebih, dirinya mendapat informasi bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) kembali menjadi korban penculikan oleh kelompok yang ditengarai sebagai bagian dari Abu Sayyaf. Hal itu dianggapnya sudah tidak bisa ditolerir lagi.
"Pola-pola lain seperti model eyes in the sky (kerja sama Indonesia, Malaysia dan Singapura) di Selat Malaka yang berhasil menekan angka perompakan dalam beberapa tahun terakhir juga bisa ditiru," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Selain itu, kata dia, Indonesia dan komunitas internasional harus menekan Filipina sebagai negara yang sudah 20 tahun lebih telah meratifikasi International Convention Against The Taking Of Hostages untuk berbuat lebih lagi dalam upaya mencegah dan menangani kasus-kasus penculikan dan penyanderaan di wilayah teritorialnya.
Dia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir tercatat ada ratusan penculikan dan penyanderaan oleh kelompok kriminal yang berbasis di Filipina Selatan.
"Saya belum lama mendampingi Ubu Dian Mega dan lima orang lainnya yang merupakan anggota keluarga WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf untuk berdialog dengan pihak Kementerian Luar Negeri," tuturnya.
48 hari sudah keluarga menunggu kepulangan korban dengan penuh kecemasan. Belum lagi, lanjut dia, teror melalui SMS dan telepon ke pihak keluarga dari para penyandera.
"Publik tentu nya berharap tidak ada lagi keluarga-keluarga lainnya yang harus mengalami musibah seperti keluarga 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf, kasus-kasus penyanderaan WNI harus segera berhenti, cukup sampai di sini," serunya.
Adapun kesepakatan patroli bersama itu tercapai dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Menhan Filipina Voltaire Gazmin dan Menhan Malaysia Hishammuddin Hussein, Kamis 5 Mei 2016 lalu.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, kesepakatan Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk melakukan patroli bersama, intelligence sharing dan bantuan darurat harus segera direalisasikan. Hal tersebut untuk menjamin keamanan di kawasan terhadap ancaman terorisme, perompakan dan perampokan bersenjata.
"Namun sampai detik ini kesepakatan tersebut baru retorika belaka dan ajang foto-foto saja. Belum ada realisasi karena katanya terhambat hal-hal teknis," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Minggu (7/8/2016).
Belum direalisasikannya kesepakatan tiga negara itu disayangkannya. Terlebih, dirinya mendapat informasi bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) kembali menjadi korban penculikan oleh kelompok yang ditengarai sebagai bagian dari Abu Sayyaf. Hal itu dianggapnya sudah tidak bisa ditolerir lagi.
"Pola-pola lain seperti model eyes in the sky (kerja sama Indonesia, Malaysia dan Singapura) di Selat Malaka yang berhasil menekan angka perompakan dalam beberapa tahun terakhir juga bisa ditiru," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Selain itu, kata dia, Indonesia dan komunitas internasional harus menekan Filipina sebagai negara yang sudah 20 tahun lebih telah meratifikasi International Convention Against The Taking Of Hostages untuk berbuat lebih lagi dalam upaya mencegah dan menangani kasus-kasus penculikan dan penyanderaan di wilayah teritorialnya.
Dia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir tercatat ada ratusan penculikan dan penyanderaan oleh kelompok kriminal yang berbasis di Filipina Selatan.
"Saya belum lama mendampingi Ubu Dian Mega dan lima orang lainnya yang merupakan anggota keluarga WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf untuk berdialog dengan pihak Kementerian Luar Negeri," tuturnya.
48 hari sudah keluarga menunggu kepulangan korban dengan penuh kecemasan. Belum lagi, lanjut dia, teror melalui SMS dan telepon ke pihak keluarga dari para penyandera.
"Publik tentu nya berharap tidak ada lagi keluarga-keluarga lainnya yang harus mengalami musibah seperti keluarga 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf, kasus-kasus penyanderaan WNI harus segera berhenti, cukup sampai di sini," serunya.
Adapun kesepakatan patroli bersama itu tercapai dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Menhan Filipina Voltaire Gazmin dan Menhan Malaysia Hishammuddin Hussein, Kamis 5 Mei 2016 lalu.
(kri)
