Kali Ini Sudahlah Bayar Uang Tebusan untuk Bebaskan 10 WNI
Kali Ini Sudahlah Bayar Uang Tebusan untuk Bebaskan 10 WNI
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengusulkan, agar 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina pimpinan Abu Sayyaf dibebaskan dengan uang tebusan.
Menurut Tamliha, para pengusaha yang mempekerjakan 10 Anak Buah Kapal (ABK) itu tidak perlu malu membayar uang tebusan kepada Abu Sayyaf.
"Ya kelompok Abu Sayyaf itu sudahlah (bayar uang tebusan), untuk kali ini kalau diminta bayar, bayar. Yang penting warga negara Indonesia itu tidak mati," ujar Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Lagipula lanjut dia, para pengusaha yang mempekerjakan ABK itu memiliki uang banyak dari hasil penjualan sumber daya alam Indonesia selama ini.
"Menurut saya, uang itu bagi pengusaha tambang itu uang ecek-ecek saja," tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
(Baca juga: Menko Polhukam Wiranto Ogah Kompromi dengan Abu Sayyaf)
Setelah dibebaskan dengan uang tebusan, menurut dia, pengawasan perairan perlu ditata kembali. "Bahwa kita tidak boleh melewati perairan ini misalnya, kalau melewati perairan itu misalnya kita sediakan marinir," ungkapnya.
Menurut dia, lebih baik para pengusaha tambang memberikan uang sebagai imbalan telah mengawal kapal-kapal, daripada memberikan uang tebusan kepada kelompok penyandera. "Lebih baik bayar ke marinir kan kalau ingin pengusaha itu dibantu supaya lancar," pungkasnya.
Menurut Tamliha, para pengusaha yang mempekerjakan 10 Anak Buah Kapal (ABK) itu tidak perlu malu membayar uang tebusan kepada Abu Sayyaf.
"Ya kelompok Abu Sayyaf itu sudahlah (bayar uang tebusan), untuk kali ini kalau diminta bayar, bayar. Yang penting warga negara Indonesia itu tidak mati," ujar Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Lagipula lanjut dia, para pengusaha yang mempekerjakan ABK itu memiliki uang banyak dari hasil penjualan sumber daya alam Indonesia selama ini.
"Menurut saya, uang itu bagi pengusaha tambang itu uang ecek-ecek saja," tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
(Baca juga: Menko Polhukam Wiranto Ogah Kompromi dengan Abu Sayyaf)
Setelah dibebaskan dengan uang tebusan, menurut dia, pengawasan perairan perlu ditata kembali. "Bahwa kita tidak boleh melewati perairan ini misalnya, kalau melewati perairan itu misalnya kita sediakan marinir," ungkapnya.
Menurut dia, lebih baik para pengusaha tambang memberikan uang sebagai imbalan telah mengawal kapal-kapal, daripada memberikan uang tebusan kepada kelompok penyandera. "Lebih baik bayar ke marinir kan kalau ingin pengusaha itu dibantu supaya lancar," pungkasnya.
(maf)
Explore More