Semakin Lama Disandera, Nyawa Tawanan Semakin Terancam
A
A
A
JAKARTA - Humanitarian intervention atau Intervensi kemanusiaan dinilai bisa menjadi cara untuk membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.
Usul tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Charles Honoris. "Di mana militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal," ujar Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (17/7/2016).
Dia menambahkan, cara demikian pernah digunakan Amerika Serikat di Kosovo pada tahun 1990-an. "Humanitarian Intervention bisa dijadikan preseden pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Untuk menghindari polemik, saya memilih menggunakan terminologi operasi pembebasan ketimbang operasi militer," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Dia mengakui Filipina tidak mengizinkan militer asing untuk beroperasi di wilayah kedaulatannya. Namun, menurut dia, operasi pembebasan untuk menyelamatkan manusia tidak dilarang dan tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam seperti longsor dan gempa bumi.
"Operasi pembebasan terhadap sandera WNI harus segera dilakukan. Kasus penyanderaan ini jangan dibiarkan terlalu lama," ungkapnya.
Lagipula, ujar dia, Pemerintah sudah dengan tegas menyatakan tidak akan membayar uang tebusan. Sedangkan penculikan-penculikan ini bukan didasarkan oleh faktor ideologis tetapi semata-mata untuk mencari uang.
"Makin lama sandera ditahan oleh kelompok Abu Sayaf maka makin berbahaya pula nyawa para sandera," katanya.
Dia meyakini militer Filipina pasti sudah memiliki koordinat lokasi para sandera dan penyanderanya, apalagi sudah ada komitmen bantuan dari Indonesia dan Malaysia.
"Apabila sumber daya intelijen militer negara-negara di kawasan bisa dimaksimalkan saya yakin pembebasan sandera bukan hal yang mustahil dilakukan," paparnya.
Dia menambahkan, TNI pun sudah berkali-kali menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan operasi pembebasan. "Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya, ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu," kata dia.
Dia mengatakan, penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan di atas kepentingan politik apapun. "Ingat, kejahatan akan menang apabila orang baik tidak melakukan apapun," katanya.
Seperti diketahui, sudah beberapa kali kapal warga negara Indonesia (WNI) dibajak saat melintasi wilayah perairan negara tetangga. Paling terbaru adalah kasus penculikan tiga WNI di wilayah perairan Lahad Batu, Malaysia pada tanggal 9 Juli malam.
Usul tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Charles Honoris. "Di mana militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal," ujar Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (17/7/2016).
Dia menambahkan, cara demikian pernah digunakan Amerika Serikat di Kosovo pada tahun 1990-an. "Humanitarian Intervention bisa dijadikan preseden pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Untuk menghindari polemik, saya memilih menggunakan terminologi operasi pembebasan ketimbang operasi militer," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Dia mengakui Filipina tidak mengizinkan militer asing untuk beroperasi di wilayah kedaulatannya. Namun, menurut dia, operasi pembebasan untuk menyelamatkan manusia tidak dilarang dan tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam seperti longsor dan gempa bumi.
"Operasi pembebasan terhadap sandera WNI harus segera dilakukan. Kasus penyanderaan ini jangan dibiarkan terlalu lama," ungkapnya.
Lagipula, ujar dia, Pemerintah sudah dengan tegas menyatakan tidak akan membayar uang tebusan. Sedangkan penculikan-penculikan ini bukan didasarkan oleh faktor ideologis tetapi semata-mata untuk mencari uang.
"Makin lama sandera ditahan oleh kelompok Abu Sayaf maka makin berbahaya pula nyawa para sandera," katanya.
Dia meyakini militer Filipina pasti sudah memiliki koordinat lokasi para sandera dan penyanderanya, apalagi sudah ada komitmen bantuan dari Indonesia dan Malaysia.
"Apabila sumber daya intelijen militer negara-negara di kawasan bisa dimaksimalkan saya yakin pembebasan sandera bukan hal yang mustahil dilakukan," paparnya.
Dia menambahkan, TNI pun sudah berkali-kali menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan operasi pembebasan. "Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya, ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu," kata dia.
Dia mengatakan, penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan di atas kepentingan politik apapun. "Ingat, kejahatan akan menang apabila orang baik tidak melakukan apapun," katanya.
Seperti diketahui, sudah beberapa kali kapal warga negara Indonesia (WNI) dibajak saat melintasi wilayah perairan negara tetangga. Paling terbaru adalah kasus penculikan tiga WNI di wilayah perairan Lahad Batu, Malaysia pada tanggal 9 Juli malam.
(nag)