Golkar Akui Incar Dua Kursi Menteri
Golkar Akui Incar Dua Kursi Menteri
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar mengakui membidik dua kursi menteri pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adapun kursi kabinet yang diincar partai berlambang pohon beringin itu, yakni menteri di bidang perekonomian dan menteri terkait pembangunan daerah.
"Kita sih maunya ekonomi dan desa. Mengurus rakyat kan di desa, menyejahterakan rakyat dari ekonomi. Kalau boleh milih," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Kendati demikian, dia menegaskan semuanya bergantung kepada Jokowi. Sebab perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden. Bowo menilai wajar jika partainya diberi jatah kursi menteri seandainya Jokowi memutuskan melakuan reshuffle kabinet.
Seperti diketahui, Partai yang dipimpin oleh Setya Novanto ini telah menyatakan menjadi pendukung pemerintah. "Saya yakin Golkar dapat jatah menteri di kabinet Jokowi. Tapi siapa orangnya, biar Pak Jokowi yang tentukan," ucap anggota Komisi VI DPR ini.
Di samping itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dianggapnya layak kena reshuffle. Hal itu dikatakan Bowo agar komunikasi antara parlemen dan Kementerian BUMN kembali efektif. "DPR sudah ada keputusan Pansus Pelindo, kita minta agar Bu Rini diganti. Mudah-mudahan presiden dengar DPR (komunikasi bisa lebih efektif)," ungkapnya.
Selama Rini menjabat Menteri BUMN, kata dia, hubungan antara kementerian tersebut dengan Komisi VI DPR kurang baik. Kondisi tersebut dinilainya memengaruhi kinerja kementerian BUMN karena DPR menolak kehadiran Rini dalam rapat kerja di Komisi VI.
"Kemarin kan (rapat) diwakilkan Menkeu (Bambang Brodjonegoro). Apakah mau sampai akhir pemerintahan, Kementerian BUMN hanya diwakili?" ucapnya.
Di samping itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dianggapnya juga perlu diganti. Lembong dianggapnya tidak mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2016.
"Artinya kan pemerintah gagal. Harapan kami mudah-mudahan presiden segera evaluasi menteri perdagangan. Saya yakin Presiden akan ambil ketulusan yang baik," tuturnya.
"Kita sih maunya ekonomi dan desa. Mengurus rakyat kan di desa, menyejahterakan rakyat dari ekonomi. Kalau boleh milih," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Kendati demikian, dia menegaskan semuanya bergantung kepada Jokowi. Sebab perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden. Bowo menilai wajar jika partainya diberi jatah kursi menteri seandainya Jokowi memutuskan melakuan reshuffle kabinet.
Seperti diketahui, Partai yang dipimpin oleh Setya Novanto ini telah menyatakan menjadi pendukung pemerintah. "Saya yakin Golkar dapat jatah menteri di kabinet Jokowi. Tapi siapa orangnya, biar Pak Jokowi yang tentukan," ucap anggota Komisi VI DPR ini.
Di samping itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dianggapnya layak kena reshuffle. Hal itu dikatakan Bowo agar komunikasi antara parlemen dan Kementerian BUMN kembali efektif. "DPR sudah ada keputusan Pansus Pelindo, kita minta agar Bu Rini diganti. Mudah-mudahan presiden dengar DPR (komunikasi bisa lebih efektif)," ungkapnya.
Selama Rini menjabat Menteri BUMN, kata dia, hubungan antara kementerian tersebut dengan Komisi VI DPR kurang baik. Kondisi tersebut dinilainya memengaruhi kinerja kementerian BUMN karena DPR menolak kehadiran Rini dalam rapat kerja di Komisi VI.
"Kemarin kan (rapat) diwakilkan Menkeu (Bambang Brodjonegoro). Apakah mau sampai akhir pemerintahan, Kementerian BUMN hanya diwakili?" ucapnya.
Di samping itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dianggapnya juga perlu diganti. Lembong dianggapnya tidak mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2016.
"Artinya kan pemerintah gagal. Harapan kami mudah-mudahan presiden segera evaluasi menteri perdagangan. Saya yakin Presiden akan ambil ketulusan yang baik," tuturnya.
(dam)
Explore More