Kasus Oknum Kejaksaan Terungkap, Pengawasan Internal Tak Berjalan
Jum'at, 15 Juli 2016 - 13:13 WIB
Kasus Oknum Kejaksaan Terungkap, Pengawasan Internal Tak Berjalan
A
A
A
JAKARTA - Sistem pengawasan internal Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak berjalan maksimal. Salah satu indikasinya adalah sejumlah kasus yang diduga melibatkan oknum Kejaksaan pada tahun 2016 mulai terungkap ke publik.
Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Indro Sugianto menyebutkan salah satu kasus terungkap ke publik adalah kasus dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengamanan perkara korupsi PT Brantas Abipraya (Persero).
Kasus tersebut, kata dia menyebutkan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang diduga menerima sejumlah uang. "Ada satu sistem pengawasan internal yang tidak berjalan," ujar Indro, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016.
Dia menambahkan, persoalan Kejaksaan semakin bertambah dengan nama Jaksa Agung HM Prasetyo yang menuai polemik publik. Maka itu dia berharap permasalahan ini menjadi acuan penting untuk siapa pun yang memimpin Kejaksaan agar nilai luhur korp Adhyaksa itu tetap terjaga. (Baca: Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan, Ini Tanggapan Jaksa Agung)
"Sebenarnya ini harus diperkuat, siapa pun yang memimpin Kejaksaan," ucapnya.
Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Indro Sugianto menyebutkan salah satu kasus terungkap ke publik adalah kasus dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengamanan perkara korupsi PT Brantas Abipraya (Persero).
Kasus tersebut, kata dia menyebutkan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang diduga menerima sejumlah uang. "Ada satu sistem pengawasan internal yang tidak berjalan," ujar Indro, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016.
Dia menambahkan, persoalan Kejaksaan semakin bertambah dengan nama Jaksa Agung HM Prasetyo yang menuai polemik publik. Maka itu dia berharap permasalahan ini menjadi acuan penting untuk siapa pun yang memimpin Kejaksaan agar nilai luhur korp Adhyaksa itu tetap terjaga. (Baca: Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan, Ini Tanggapan Jaksa Agung)
"Sebenarnya ini harus diperkuat, siapa pun yang memimpin Kejaksaan," ucapnya.
(kur)
