IPW: Jokowi Harus Bertanggung Jawab Atas Insiden Brexit
IPW: Jokowi Harus Bertanggung Jawab Atas Insiden Brexit
A
A
A
JAKARTA - Peristiwa mudik yang memakan korban jiwa sebanyak 13 pemudik di jalan Tol Brebes Exit (Brexit) akibat kelelahan tidak bisa dipandang enteng dan dianggap sepele. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut.
"Sebab sebelumnya, saat meresmikan Tol Brebes, presiden mengatakan, jalan tol ini (Brebes) dibangun untuk memperlancar arus mudik," papar Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (11/7/2016).
Selain itu, peristiwa itu terjadi lantaran pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kakorlantas Polri lupa atas janji yang telah diucapkan oleh Jokowi.
"Tapi sayangnya, para pejabat yang ada tidak tanggap dengan keinginan Presiden," papar Neta.
Bukan itu saja, bahkan IPW juga mengecam keras sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Kakorlantas Polri yang menganggap enteng peristiwa kematian mudik di Tol Brebes.
"Sikap pemerintah dan pejabat yang menganggap enteng kasus kematian ini sangat menyakitkan keluarga korban dan menunjukkan betapa para pejabat itu tidak amanah," papar Neta.
Alasan bahwa infrastruktur dan lebar jalan sangat terbatas sementara jumlah arus mudik melonjak, menunjukkan bahwa para pejabat yang ada tidak paham dengan tugasnya.
"Semua orang juga tahu bahwa lebar jalan cuma segitu-gitunya, sebab itu diperlukan jenderal bintang dua jadi Kakorlantas dan Kapolda Jateng agar bisa melakukan rekayasa lalulintas serta mengantisipasi kondisi darurat," paparnya.
"Sebab sebelumnya, saat meresmikan Tol Brebes, presiden mengatakan, jalan tol ini (Brebes) dibangun untuk memperlancar arus mudik," papar Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (11/7/2016).
Selain itu, peristiwa itu terjadi lantaran pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kakorlantas Polri lupa atas janji yang telah diucapkan oleh Jokowi.
"Tapi sayangnya, para pejabat yang ada tidak tanggap dengan keinginan Presiden," papar Neta.
Bukan itu saja, bahkan IPW juga mengecam keras sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Kakorlantas Polri yang menganggap enteng peristiwa kematian mudik di Tol Brebes.
"Sikap pemerintah dan pejabat yang menganggap enteng kasus kematian ini sangat menyakitkan keluarga korban dan menunjukkan betapa para pejabat itu tidak amanah," papar Neta.
Alasan bahwa infrastruktur dan lebar jalan sangat terbatas sementara jumlah arus mudik melonjak, menunjukkan bahwa para pejabat yang ada tidak paham dengan tugasnya.
"Semua orang juga tahu bahwa lebar jalan cuma segitu-gitunya, sebab itu diperlukan jenderal bintang dua jadi Kakorlantas dan Kapolda Jateng agar bisa melakukan rekayasa lalulintas serta mengantisipasi kondisi darurat," paparnya.
(kri)
Explore More