DPR Diminta Revisi UU Kontrol Senjata Api

JAKARTA - DPR diminta segera melakukan revisi undang-undang mengenai kontrol senjata api dan bahan peledak. Tujuannya, dugaan pembelian senjata ilegal oleh oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tidak terulang.

Direktur The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf mengatakan, perdagangan senjata ilegal termasuk bisnis yang menggiurkan. Apalagi, kata dia pengawasan pemerintah terhadap perdagangan senjata selama ini kurang maksimal.

"Karena UU senjata api dan bahan peledak saat ini masih menggunakan Orde Lama tidak sangat kontekstual dengan situasi dan kondisi saat ini," ujar Al Araf kepada Sindonews melalui telepon, Minggu (10/7/2016).

Menurutnya, pengawasan yang lemah terhadap perdagangan senjata ilegal menimbulkan penyimpangan. "Ketika penyimpangan terjadi, maka mekanisme pengadilan untuk menyelesaikan," ucapnya. (Baca: Beli Senjata Ilegal, Paspampres Coreng Citra TNI)

Polemik dugaan pembelian senjata ilegal di Amerika Serikat (AS) oleh oknum anggota Paspampres muncul setelah adanya pengakuan ‎seorang anggota US Army Audi Sumilat yang didakwa menyelundupkan senjata ‎oleh pengadilan setempat. Audi Sumilat mengungkapkan ada oknum Paspampres membeli senjata ilegal di AS.