DPR Ungkap Sejumlah Tantangan Polri
DPR Ungkap Sejumlah Tantangan Polri
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah tantangan akan dihadapi Komjen Pol Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri nantinya. Adapun tantangan itu mulai dari perbaikan internal Polri hingga minimnya anggaran.
Sedangkan yang meliputi tata kelola kepolisian di antaranya kompetensi, perilaku, transparansi, keadilan, efektiftas dan akuntabilitas.
"Karenanya di bawah kepemimpinan duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan ada sedikit perbaikan, tapi masih jauh dari harapan," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam uji kelayakan dan kepatutan Tito sebagai calon Kapolri, di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Tantangan lain adalah minimnya anggaran Polri. Bambang menuturkan, Komisi III DPR sepakat dengan usulan penambahan anggaran Rp23 trilliun dalam APBNP 2016. "Tugas Komisi III untuk memperjuangkan itu," ucap politikus Partai Golkar ini.
Dia menambahkan, sebagian besar anggaran Polri habis untuk biaya gaji atau belanja pegawai di tiap tahun. Walaupun demikian lanjut dia, masih banyak gaji pegawai yang di bawah upah minimum regional (UMR).
"Ini menyedihkan, sehingga kita menyaksikan satu-dua polisi kerja sambilan jadi pemulung, ojek, tukang roti, tukang bakso, untuk mengatasi kesulitan ekonominya," ungkapnya.
Disamping itu, visi dan misi Tito untuk Polri pun ditanyakan. "Mau dibawa ke mana Polri dalam beberapa tahun ke depan, apakah Anda akan membawa Polri menjadi polisi rakyat yang mampu melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman masyarakat," ucapnya.
"Atau menjadikan Polri sebagai alat pemukul atau membawa Polri menjadi pelindung kekuasaan dan menjadikan polisi Istana. Semua ada di tangan saudara," pungkasnya.
Sedangkan yang meliputi tata kelola kepolisian di antaranya kompetensi, perilaku, transparansi, keadilan, efektiftas dan akuntabilitas.
"Karenanya di bawah kepemimpinan duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan ada sedikit perbaikan, tapi masih jauh dari harapan," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam uji kelayakan dan kepatutan Tito sebagai calon Kapolri, di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Tantangan lain adalah minimnya anggaran Polri. Bambang menuturkan, Komisi III DPR sepakat dengan usulan penambahan anggaran Rp23 trilliun dalam APBNP 2016. "Tugas Komisi III untuk memperjuangkan itu," ucap politikus Partai Golkar ini.
Dia menambahkan, sebagian besar anggaran Polri habis untuk biaya gaji atau belanja pegawai di tiap tahun. Walaupun demikian lanjut dia, masih banyak gaji pegawai yang di bawah upah minimum regional (UMR).
"Ini menyedihkan, sehingga kita menyaksikan satu-dua polisi kerja sambilan jadi pemulung, ojek, tukang roti, tukang bakso, untuk mengatasi kesulitan ekonominya," ungkapnya.
Disamping itu, visi dan misi Tito untuk Polri pun ditanyakan. "Mau dibawa ke mana Polri dalam beberapa tahun ke depan, apakah Anda akan membawa Polri menjadi polisi rakyat yang mampu melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman masyarakat," ucapnya.
"Atau menjadikan Polri sebagai alat pemukul atau membawa Polri menjadi pelindung kekuasaan dan menjadikan polisi Istana. Semua ada di tangan saudara," pungkasnya.
(maf)
Explore More