Siang Ini, KPU Gelar RDP dengan DPR Bahas Anggaran
Kamis, 09 Juni 2016 - 14:21 WIB
Siang Ini, KPU Gelar RDP dengan DPR Bahas Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenuhi undangan DPR untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Dalam agenda yang termuat KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ombudsman RI akan membahas tentang penggunaan anggaran 2015 serta anggaran perubahan (APBNP) 2016.
“Anggaran APBN yang evaluasi 2015, 2016. Penggunaan anggaran,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Husni memastikan kehadirannya ke DPR tidak akan diikuti dengan keinginan KPU menyuarakan ketidaksepakatannya terhadap isi revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Cuma itu, diundangannya kan cuma itu. Kan biasa RDP,” tambah Husni.
Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, setidak ada tiga agenda yang disampaikan dalam RDP. Pertama tentang pelaksanaan APBN 2015, terkait dengan APBN-P yang ada serta yang ketiga terkait dengan proses moratorium atau blokir anggaran di tiap lembaga. “Itu yang kita sampaikan,” kata Ferry.
Meski demikian, Ferry memastikan kesiapan KPU apabila di RPD nanti juga akan disinggung terkait sikap KPU yang tidak sepaham dengan hasil revisi UU pilkada. “Kalau mungkin dalam perkembangannya ada nanti disampaikan. Pasti kan nyerempet-nyerempet lah,” tutur Ferry.
“Anggaran APBN yang evaluasi 2015, 2016. Penggunaan anggaran,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Husni memastikan kehadirannya ke DPR tidak akan diikuti dengan keinginan KPU menyuarakan ketidaksepakatannya terhadap isi revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Cuma itu, diundangannya kan cuma itu. Kan biasa RDP,” tambah Husni.
Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, setidak ada tiga agenda yang disampaikan dalam RDP. Pertama tentang pelaksanaan APBN 2015, terkait dengan APBN-P yang ada serta yang ketiga terkait dengan proses moratorium atau blokir anggaran di tiap lembaga. “Itu yang kita sampaikan,” kata Ferry.
Meski demikian, Ferry memastikan kesiapan KPU apabila di RPD nanti juga akan disinggung terkait sikap KPU yang tidak sepaham dengan hasil revisi UU pilkada. “Kalau mungkin dalam perkembangannya ada nanti disampaikan. Pasti kan nyerempet-nyerempet lah,” tutur Ferry.
(kri)
