Tujuh Poin Pakta Integritas untuk Kader Golkar
Tujuh Poin Pakta Integritas untuk Kader Golkar
A
A
A
JAKARTA - Para pengurus Partai Golkar telah menandatangani pakta integritas. Penandatanganan pakta integritas itu bagian dari agenda rapat pleno perdana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar kepemimpinan Setya Novanto pada hari ini.
Dari tujuh poin, salah satunya adalah menyatakan siap menjalankan semua kewajiban dan memenuhi tanggung jawab selaku pengurus DPP Golkar sesuai pembidangan tugas masing-masing.
Kedua, siap menjaga kekompakan kerja dan soliditas sesama pengurus DPP Golkar sebagai salah satu kesatuan kepengurusan yang bersifat kolektif.
Kemudian apabila terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan di internal partai, serta tidak disampaikan ke media massa atau kepada publik.
Ketiga, siap mematuhi seluruh ketentuan konstitusi partai, peraturan organisasi, ketentuan organisasi yang berlaku dan seluruh kebijakan DPP Golkar.
"Keempat, menjaga marwah dan martabat Partai Golkar serta saling menjaga integritas dan atas nama baik antarsesama pengurus," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Kelima, tidak akan melakukan tindakan-tindakan pragmatis atau tindakan transaksional atas nama partai atau atas nama jabatan yang dipercayakan.
Keenam, bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari kepengurusan DPP Golkar apabila terlibat kasus narkoba, tindakan pidana korupsi dan atas tindakan pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketujuh, bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan organisasi yang berlaku apabila terbukti melanggar pakta integritas itu.
Hal senada dikatakan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov). Menurut Setnov, pakta integritas itu penting untuk seluruh pengurus.
"Itu kita harapkan adalah untuk saling menghargai semua anggota, pengurus, pimpinan, untuk lakukan yang terbaik untuk internal partai," ucap Setnov.
Mantan Ketua DPR ini mengungkapkan, antarpengurus dilarang saling menyalahkan. Selain itu, persoalan internal tidak boleh diumbar keluar.
"Kalau ada hal-hal yang keluar tentu ada konsekuensinya, untuk diberikan sanksi dari pengurus," pungkasnya.
Dari tujuh poin, salah satunya adalah menyatakan siap menjalankan semua kewajiban dan memenuhi tanggung jawab selaku pengurus DPP Golkar sesuai pembidangan tugas masing-masing.
Kedua, siap menjaga kekompakan kerja dan soliditas sesama pengurus DPP Golkar sebagai salah satu kesatuan kepengurusan yang bersifat kolektif.
Kemudian apabila terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan di internal partai, serta tidak disampaikan ke media massa atau kepada publik.
Ketiga, siap mematuhi seluruh ketentuan konstitusi partai, peraturan organisasi, ketentuan organisasi yang berlaku dan seluruh kebijakan DPP Golkar.
"Keempat, menjaga marwah dan martabat Partai Golkar serta saling menjaga integritas dan atas nama baik antarsesama pengurus," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Kelima, tidak akan melakukan tindakan-tindakan pragmatis atau tindakan transaksional atas nama partai atau atas nama jabatan yang dipercayakan.
Keenam, bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari kepengurusan DPP Golkar apabila terlibat kasus narkoba, tindakan pidana korupsi dan atas tindakan pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketujuh, bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan organisasi yang berlaku apabila terbukti melanggar pakta integritas itu.
Hal senada dikatakan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov). Menurut Setnov, pakta integritas itu penting untuk seluruh pengurus.
"Itu kita harapkan adalah untuk saling menghargai semua anggota, pengurus, pimpinan, untuk lakukan yang terbaik untuk internal partai," ucap Setnov.
Mantan Ketua DPR ini mengungkapkan, antarpengurus dilarang saling menyalahkan. Selain itu, persoalan internal tidak boleh diumbar keluar.
"Kalau ada hal-hal yang keluar tentu ada konsekuensinya, untuk diberikan sanksi dari pengurus," pungkasnya.
(maf)
Explore More