Golkar Tak Masalah Eks Napi Hingga Pelaku Video Mesum Masuk Struktur
Sabtu, 28 Mei 2016 - 10:50 WIB
Golkar Tak Masalah Eks Napi Hingga Pelaku Video Mesum Masuk Struktur
A
A
A
JAKARTA - Diduga masuknya sejumlah nama yang pernah terjerat kasus hukum di susunan struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar era Ketua Umum Setya Novanto (Setnov), terus menimbulkan polemik di internal Golkar.
Merespons kondisi ini, Anggota Tim Formatur Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tidak masalah dengan status mantan narapidana menjadi pengurus Golkar.
"(Eks napi masuk ke kepengurusan) enggak ada larangan, tidak ada larangan kan? Orang yang pernah dipenjara jadi presiden saja bisa, apalagi cuma jadi pengurus Golkar?," kata Nurdin ketika dimintai konfirmasinya oleh wartawan, di Jakarta, kemarin.
(Baca: Pemeran Skandal Video Mesum Jadi Pengurus Golkar)
"Kalau mau dipermasalahkan, salahkan Mahkamah Konstitusi (MK) kenapa membolehkan. Sekarang eks napi juga banyak yang jadi calon gubernur, jadi bupati, wali kota ada kan? Undang-undang membolehkan, mereka tidak pernah dicabut hak politiknya. Negara kita negara hukum, yang membolehkan Mahkamah Konstitusi kan?" imbuhnya.
(Baca: Diduga Ada Eks Napi di Pengurus Golkar, Ini Respons Loyalis Akom)
Lebih lanjut Nurdin menyarankan, sebaiknya polemik semacam ini dihentikan dan segenap kader Golkar untuk fokus membesar partai.
"Jadi jangan menjadi persoalan, jangan iri hati. Lebih baik memilih orang yang pernah dipenjara tapi berprestasi, mengabdi, dibanding orang yang dipenjara saat menjadi pengurus partai," tandasnya.
Merespons kondisi ini, Anggota Tim Formatur Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tidak masalah dengan status mantan narapidana menjadi pengurus Golkar.
"(Eks napi masuk ke kepengurusan) enggak ada larangan, tidak ada larangan kan? Orang yang pernah dipenjara jadi presiden saja bisa, apalagi cuma jadi pengurus Golkar?," kata Nurdin ketika dimintai konfirmasinya oleh wartawan, di Jakarta, kemarin.
(Baca: Pemeran Skandal Video Mesum Jadi Pengurus Golkar)
"Kalau mau dipermasalahkan, salahkan Mahkamah Konstitusi (MK) kenapa membolehkan. Sekarang eks napi juga banyak yang jadi calon gubernur, jadi bupati, wali kota ada kan? Undang-undang membolehkan, mereka tidak pernah dicabut hak politiknya. Negara kita negara hukum, yang membolehkan Mahkamah Konstitusi kan?" imbuhnya.
(Baca: Diduga Ada Eks Napi di Pengurus Golkar, Ini Respons Loyalis Akom)
Lebih lanjut Nurdin menyarankan, sebaiknya polemik semacam ini dihentikan dan segenap kader Golkar untuk fokus membesar partai.
"Jadi jangan menjadi persoalan, jangan iri hati. Lebih baik memilih orang yang pernah dipenjara tapi berprestasi, mengabdi, dibanding orang yang dipenjara saat menjadi pengurus partai," tandasnya.
(maf)
