PPP Tidak Masalah Golkar dan PAN Diberi Jatah Menteri
Rabu, 25 Mei 2016 - 12:46 WIB
PPP Tidak Masalah Golkar dan PAN Diberi Jatah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak keberatan jika Partai Golkar maupun Partai Amanat Nasional (PAN) diberi jatah kursi menteri.
PPP akan menghormati apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya dalam reshuffle kabinet jilid II.
"PPP tidak akan terganggu kalau Golkar dan PAN masuk," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP hasil Muktamar ke VIII Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Arsul yakin, Presiden Jokowi bijaksana dan tetap memperhatikan posisi partai politik (parpol) yang sejak awal mendukung.
Keputusan Golkar mendukung Pemerintah Jokowi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali beberapa hari lalu juga dihormati PPP.
"PPP sebagai koalisi ikut senang karena kalau ada kekuatan politik baru masuk akan tambah kuat pemerintahan," tutur Anggota Komisi III DPR ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, makin banyak parpol pendukung pemerintah akan memudahkan Jokowi menjalankan sejumlah janji kampanye di Pilpres 2014 lalu.
"Kalau soal dukungan itu dikompensasi dengan jabatan di kabinet, itu kewenangan presiden. PPP akan menghormati," pungkasnya.
PPP akan menghormati apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya dalam reshuffle kabinet jilid II.
"PPP tidak akan terganggu kalau Golkar dan PAN masuk," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP hasil Muktamar ke VIII Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Arsul yakin, Presiden Jokowi bijaksana dan tetap memperhatikan posisi partai politik (parpol) yang sejak awal mendukung.
Keputusan Golkar mendukung Pemerintah Jokowi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali beberapa hari lalu juga dihormati PPP.
"PPP sebagai koalisi ikut senang karena kalau ada kekuatan politik baru masuk akan tambah kuat pemerintahan," tutur Anggota Komisi III DPR ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, makin banyak parpol pendukung pemerintah akan memudahkan Jokowi menjalankan sejumlah janji kampanye di Pilpres 2014 lalu.
"Kalau soal dukungan itu dikompensasi dengan jabatan di kabinet, itu kewenangan presiden. PPP akan menghormati," pungkasnya.
(maf)
