Isu Komunisme Dinilai Benamkan Propaganda Pengungkapan Tragedi 65
Selasa, 17 Mei 2016 - 03:30 WIB
Isu Komunisme Dinilai Benamkan Propaganda Pengungkapan Tragedi 65
A
A
A
JAKARTA - Imparsial menilai isu paham komunisme yang tengah berkembang di masyarakat saat ini sengaja dilakukan untuk membenamkan propaganda pengungkapan tragedi 1965.
"Setiap ada upaya mengungkap kasus kejahatan 1965, selalu ada counterpropaganda terkait dengan kebangkitan komunisme. Ini sesutu yang tidak baik dan tidak sehat," ujar Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Apalagi, kata Al Araf, penindakan tentang paham komunisme dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional karena melibatkan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Beberapa Kodim misalnya ikut serta. Perlu dicatat, tentara setelah reformasi tidak boleh diizinkan melakukan penangkapan karena itu bukan kewenangan dia. Apalagi sampai sweeping dan penyitaan," ucapnya.
Ia melihat, pasca reformasi fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Sementara fungsi Kamtibmas diserahkan sepenuhnya kepada jajaran kepolisian. Menurutnya, sesuai Undang-undang TNI, tentara bisa terlibat dalam rangka memerangi terorisme.
Meski kepolisian memiliki kewenangan dalam hal Kamtibmas, namun dalam isu komunisme diminta secara jelas penangannya. "Seperti belokkirifest, menurut saya itu bukan bagian dari menyebarkan komunisme, tapi itu bagian dari kebebasan berpikir. Toh ruangnya terbuka publik, semua orang boleh mendengar, mngkritik, suka atau enggak suka, bukan tertutup sehingga terkesan membangun paham komunisme," pungkasnya.
"Setiap ada upaya mengungkap kasus kejahatan 1965, selalu ada counterpropaganda terkait dengan kebangkitan komunisme. Ini sesutu yang tidak baik dan tidak sehat," ujar Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Apalagi, kata Al Araf, penindakan tentang paham komunisme dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional karena melibatkan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Beberapa Kodim misalnya ikut serta. Perlu dicatat, tentara setelah reformasi tidak boleh diizinkan melakukan penangkapan karena itu bukan kewenangan dia. Apalagi sampai sweeping dan penyitaan," ucapnya.
Ia melihat, pasca reformasi fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Sementara fungsi Kamtibmas diserahkan sepenuhnya kepada jajaran kepolisian. Menurutnya, sesuai Undang-undang TNI, tentara bisa terlibat dalam rangka memerangi terorisme.
Meski kepolisian memiliki kewenangan dalam hal Kamtibmas, namun dalam isu komunisme diminta secara jelas penangannya. "Seperti belokkirifest, menurut saya itu bukan bagian dari menyebarkan komunisme, tapi itu bagian dari kebebasan berpikir. Toh ruangnya terbuka publik, semua orang boleh mendengar, mngkritik, suka atau enggak suka, bukan tertutup sehingga terkesan membangun paham komunisme," pungkasnya.
(kri)
