Priyo Janji Tak Minta Mahar untuk Calon Kepala Daerah
Senin, 09 Mei 2016 - 23:28 WIB
Priyo Janji Tak Minta Mahar untuk Calon Kepala Daerah
A
A
A
JAKARTA - Salah satu calon ketua umum (caketum) Golkar Priyo Budi Santoso berjanji tak akan meminta mahar bagi calon kepala daerah dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Pilkada serentak adalah batu ujian. Konflik, menimbulkan suara Golkar di pilkada turun. Pilkada akan digunakan merebut kepemimpinan bupati dan gubernur. Kalau saya menjadi Ketua Umum Golkar, saya pastikan tidak akan meminta mahar politik bagi pimpinan DPD Golkar yang ingin jadi kepala daerah,” tegas Priyo dalam acara kampanye caketum Golkar wilayah I Sumatera di Hotel Grand Angkasa Medan dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (9/5/2016).
Menurut Priyo, para Ketua DPD itu adalah kader yang sudah berkeringat dan berlumpur memperjuangkan Golkar, karena itu mereka akan diprioritaskan jika maju menjadi kepala daerah. Selain menghapus mahar Pilkada, Priyo menjelaskan, program kedua adalah pengambilan keputusan di Golkar tidak harus terpusat.
Priyo ingin melibatkan pengurus Golkar di daerah untuk mengambil keputusan penting di daerahnya. “Penentuan pimpinan DPRD tidak harus semua ditentukan terpusat oleh Jakarta. Jakarta hanya mengesahkan saja. Saya juga akan bersama DPP dan kabupaten/kota untuk menentukan calon gubernur, bupati, dan wali kota, tidak harus ditentukan pusat,” kata Waketum Golkar ini.
Dalam kesempatan ini Priyo juga kembali menyinggung keinginannya untuk menjadikan kantor DPP Golkar sebagai pusat komando. Namun tidak hanya untuk kader Golkar melainkan sebagai pusat untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
Priyo juga memaparkan keinginannya menempatkan tokoh-tokoh Golkar dekat dengan masyarakat, pers, dan aktivis. Priyo menilai tokoh parpol tidak boleh menjaga jarak, apalagi memakai gaya borjuis saat berhubungan dengan masyarakat.
“Perubahan politik, dalam hitungan saya memberi karpet merah memberi kesempatan kaum muda, energic and fresh. Konsekuensi mana kala sebuah partai dipimpin yang penuh topeng berisiko bagi Golkar. Buat kampanye legislatif dan pilpres," katanya.
“Pilkada serentak adalah batu ujian. Konflik, menimbulkan suara Golkar di pilkada turun. Pilkada akan digunakan merebut kepemimpinan bupati dan gubernur. Kalau saya menjadi Ketua Umum Golkar, saya pastikan tidak akan meminta mahar politik bagi pimpinan DPD Golkar yang ingin jadi kepala daerah,” tegas Priyo dalam acara kampanye caketum Golkar wilayah I Sumatera di Hotel Grand Angkasa Medan dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (9/5/2016).
Menurut Priyo, para Ketua DPD itu adalah kader yang sudah berkeringat dan berlumpur memperjuangkan Golkar, karena itu mereka akan diprioritaskan jika maju menjadi kepala daerah. Selain menghapus mahar Pilkada, Priyo menjelaskan, program kedua adalah pengambilan keputusan di Golkar tidak harus terpusat.
Priyo ingin melibatkan pengurus Golkar di daerah untuk mengambil keputusan penting di daerahnya. “Penentuan pimpinan DPRD tidak harus semua ditentukan terpusat oleh Jakarta. Jakarta hanya mengesahkan saja. Saya juga akan bersama DPP dan kabupaten/kota untuk menentukan calon gubernur, bupati, dan wali kota, tidak harus ditentukan pusat,” kata Waketum Golkar ini.
Dalam kesempatan ini Priyo juga kembali menyinggung keinginannya untuk menjadikan kantor DPP Golkar sebagai pusat komando. Namun tidak hanya untuk kader Golkar melainkan sebagai pusat untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
Priyo juga memaparkan keinginannya menempatkan tokoh-tokoh Golkar dekat dengan masyarakat, pers, dan aktivis. Priyo menilai tokoh parpol tidak boleh menjaga jarak, apalagi memakai gaya borjuis saat berhubungan dengan masyarakat.
“Perubahan politik, dalam hitungan saya memberi karpet merah memberi kesempatan kaum muda, energic and fresh. Konsekuensi mana kala sebuah partai dipimpin yang penuh topeng berisiko bagi Golkar. Buat kampanye legislatif dan pilpres," katanya.
(whb)
