Pungut Iuran Rp1 M, Golkar Gagal Lepas dari Imej Partai Feodal
Jum'at, 06 Mei 2016 - 13:04 WIB
Pungut Iuran Rp1 M, Golkar Gagal Lepas dari Imej Partai Feodal
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno sudah menduga sejak awal iuran yang diwajibkan kepada bakal calon ketua umum Partai Golkar akan berimplikasi negatif terhadap citra partai berapa pun nominalnya.
Menurut Adi, sejatinya Munaslub menjadi ajang perbaikan citra Golkar yang selama ini identik dengan berbiaya mahal. Idealnya, kata dia, Munaslub menjadi ajang rebranding sejumlah isu dan strategi politik partai berlambang pohon beringin ini ke depan.
"Salah satunya soal perbaikan citra dan melepaskan diri jebakan politik mahal itu," ujar Adi saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/5/2016).
Adi berpendapat, momen Munaslub Golkar harus dimanfaatkan partai ini untuk berbenah dalam segala bidang. Khususnya menyangkut imej Golkar sebagai partai feodal yang melulu mengandalkan kekuatan logistiknya.
Dia berpandangan, publik termasuk kader menginginkan agar Munaslub Golkar nanti mampu dan berhasil melakukan modernisasi partai. Karenanya, dia menilai, adanya penolakan bakal calon ketua umum Golkar terkait iuran Rp1 miliar wajar.
Ditambahkan peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN ini, penolakan iuran seharusnya dijadikan kritik dan feed back bagi Golkar untuk berbenah. "Golkar tak bisa menjadikan mahar Rp1 M sebagai barometer para kandidat keseriusan membangun Golkar. Barometer itu terlalu sumir."
"Kalau alasannya untuk gotong royong dana, ya mahar itu seharusnya tak jadi kewajiban, cukup jadi imbauan aja. Bahasa agamanya, iuran Rp1 M tak wajib tapi disunahkan," pungkasnya.
Menurut Adi, sejatinya Munaslub menjadi ajang perbaikan citra Golkar yang selama ini identik dengan berbiaya mahal. Idealnya, kata dia, Munaslub menjadi ajang rebranding sejumlah isu dan strategi politik partai berlambang pohon beringin ini ke depan.
"Salah satunya soal perbaikan citra dan melepaskan diri jebakan politik mahal itu," ujar Adi saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/5/2016).
Adi berpendapat, momen Munaslub Golkar harus dimanfaatkan partai ini untuk berbenah dalam segala bidang. Khususnya menyangkut imej Golkar sebagai partai feodal yang melulu mengandalkan kekuatan logistiknya.
Dia berpandangan, publik termasuk kader menginginkan agar Munaslub Golkar nanti mampu dan berhasil melakukan modernisasi partai. Karenanya, dia menilai, adanya penolakan bakal calon ketua umum Golkar terkait iuran Rp1 miliar wajar.
Ditambahkan peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN ini, penolakan iuran seharusnya dijadikan kritik dan feed back bagi Golkar untuk berbenah. "Golkar tak bisa menjadikan mahar Rp1 M sebagai barometer para kandidat keseriusan membangun Golkar. Barometer itu terlalu sumir."
"Kalau alasannya untuk gotong royong dana, ya mahar itu seharusnya tak jadi kewajiban, cukup jadi imbauan aja. Bahasa agamanya, iuran Rp1 M tak wajib tapi disunahkan," pungkasnya.
(kri)
