Bahas Penyanderaan, Ini Kesepakatan RI dengan Malaysia dan Filipina
Kamis, 05 Mei 2016 - 16:31 WIB
Bahas Penyanderaan, Ini Kesepakatan RI dengan Malaysia dan Filipina
A
A
A
YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Malaysia dan Filipina di Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (5/5/2016).
Adapun Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Dato Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Tan Sri Dato Sri Jenderal Zulkifeli Mohd Zin. Sementara Filipina diwakili Menlu Jose Rene D Almendras dan Plt Panglima Caesar C Taccad.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menlu Retno LP Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan itu membahas tentang keamanan wilayah perairan di perbntasan ketiga negfara untuk mencegah terjadinya kasus pembajakan.
Menlu Retno LP Marsudi menjelaskan wilayah perairan di tiga negara tersebut memiliki peran strategis untuk negara masing-masing. "Kasus penyanderaan kapal di wilayah laut tersebut menjadi tantangan bagi tiga negara untuk menjawabnya," ujarnya, Kamis (5/5/2016).
Dari pertemuan tiga negara ini disepakati empat poin. Pertama, kerja sama patroli bersama. Kedua, memberikan bantuan sesegera mungkin jika ada orang atau kapal yang bermasalah.
Ketiga, membentuk lembaga untuk memfasilitasi sharing informasi dan intelijen. Keempat, membuka hotline penanganan serta koordinasi saat situasi darurat.
"Kesepakatan ini menunjukan kerja sama konkret untuk menangani wilayah yang menjadi pusat jalur perlintasan laut," tuturnya.
Presiden Jokowi meminta empat poin kesepakatan tersebut bisa lebih didetailkan oleh Menlu maupun Panglima TNI. Panglima TNI, kata dia, sudah diarahkan untuk membuat standard operating procedure (SOP) hingga langkah yang harus diambil.
"Kerja sama ke depannya kalau ada masalah di area tersebut agar bisa segera diselesaikan," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Menurut Jokowi, empat poin kesepakatan bersama itu harus dijalankan bersama dengan baik. Masing-masing negara memiliki peran bersama untuk meningkatkan keamanan di perairan tersebut.
Seperti diketahui, sebanyak 14 warga negara Indonesia telah menjadi korban sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mereka ditawan setelah kapal yang mereka tumpangi dibajak kelompok milisi itu di perairan Filipina. (Baca juga: Sering Diancam Abu Sayyaf, WNI Korban Sandera Stres)
Saat ini ada empat WNI yang masih ditawan. Sedangkan 10 WNI telah dibebaskan kelompok tersebut pada 1 Mei lalu.
Adapun Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Dato Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Tan Sri Dato Sri Jenderal Zulkifeli Mohd Zin. Sementara Filipina diwakili Menlu Jose Rene D Almendras dan Plt Panglima Caesar C Taccad.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menlu Retno LP Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan itu membahas tentang keamanan wilayah perairan di perbntasan ketiga negfara untuk mencegah terjadinya kasus pembajakan.
Menlu Retno LP Marsudi menjelaskan wilayah perairan di tiga negara tersebut memiliki peran strategis untuk negara masing-masing. "Kasus penyanderaan kapal di wilayah laut tersebut menjadi tantangan bagi tiga negara untuk menjawabnya," ujarnya, Kamis (5/5/2016).
Dari pertemuan tiga negara ini disepakati empat poin. Pertama, kerja sama patroli bersama. Kedua, memberikan bantuan sesegera mungkin jika ada orang atau kapal yang bermasalah.
Ketiga, membentuk lembaga untuk memfasilitasi sharing informasi dan intelijen. Keempat, membuka hotline penanganan serta koordinasi saat situasi darurat.
"Kesepakatan ini menunjukan kerja sama konkret untuk menangani wilayah yang menjadi pusat jalur perlintasan laut," tuturnya.
Presiden Jokowi meminta empat poin kesepakatan tersebut bisa lebih didetailkan oleh Menlu maupun Panglima TNI. Panglima TNI, kata dia, sudah diarahkan untuk membuat standard operating procedure (SOP) hingga langkah yang harus diambil.
"Kerja sama ke depannya kalau ada masalah di area tersebut agar bisa segera diselesaikan," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Menurut Jokowi, empat poin kesepakatan bersama itu harus dijalankan bersama dengan baik. Masing-masing negara memiliki peran bersama untuk meningkatkan keamanan di perairan tersebut.
Seperti diketahui, sebanyak 14 warga negara Indonesia telah menjadi korban sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mereka ditawan setelah kapal yang mereka tumpangi dibajak kelompok milisi itu di perairan Filipina. (Baca juga: Sering Diancam Abu Sayyaf, WNI Korban Sandera Stres)
Saat ini ada empat WNI yang masih ditawan. Sedangkan 10 WNI telah dibebaskan kelompok tersebut pada 1 Mei lalu.
(dam)
