Perpanjang Masa Jabatan Badrodin, Jokowi Bunuh Sistem Kaderisasi Polri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dianggap membunuh sistem kaderisasi Polri yang sudah terbangun selama ini jika memperpanjang masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, dengan diterapkannya sistem assessment bagi para calon kepemimpinan di kepolisian sejak 10 tahun terakhir, Polri sebenarnya punya banyak kader terbaik.

"Perpanjangan masa jabatan kepemimpinan yang sudah pensiun bukanlah tradisi Polri. Sejak reformasi praktis tidak ada perpanjangan masa jabatan bagi Kapolri yang sudah pensiun," ujar Neta dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Sabtu (30/4/2016).

Menurutnya, korps Bhayangkara itu membutuhkan figur Kapolri yang bisa membangun enam poin penting secara konsisten. Dia menyebutkan, mampu membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa Polri makin profesional dan modern, mampu membuat Polri cepat merespon laporan masyarakat, serta mampu menjaga keamanan.

Lanjutnya, mampu menumpas kejahatan kelas teri maupun kakap, dan mampu menumpas para penjahat yang berseragam polisi di internal kepolisian. "Keenam hal ini diharapkan bisa berjalan maksimal dengan kemimpinan Kapolri baru pada Juli mendatang," jelasnya. (Baca: Begini Reaksi Badrodin Ditanya Soal Calon Kapolri Mendatang)

Berdasarkan ketentuan yang ada, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki usian pensiun bulan Juli 2016.