Ini Kata Kalangan Muda Soal Setoran Bagi Caketum Golkar
Jum'at, 29 April 2016 - 09:44 WIB
Ini Kata Kalangan Muda Soal Setoran Bagi Caketum Golkar
A
A
A
JAKARTA - Kalangan muda Partai Golkar menolak ketetapan setoran Rp1 miliar yang diwajibkan bagi tiap-tiap calon ketua umum Partai Golkar yang maju dalam Munas Luarbiasa (Munaslub) mendatang.
Penolakan datang bukan lantaran jumlah rupiah yang wajib disetor para kandidat. Melainkan, soal semangat gotong royong kader partai beringin yang harus ditumbuhkan dengan menanggung bersama biaya Munaslub.
"Enggak setuju, bukan soal angka tapi soal bagaimana kader dihargai kontribusi pengabdiannya di parpol. Politik kan panggilan yqng dituntut pengabdian," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat dikonfirmasi, Jumat (29/4/2016).
Menurut Doli, pemberlakuan setoran wajib bagi calon Ketum ini bertentangan dengan keinginan biaya partai di masa mendatang disubsidi pemerintah. "Kalau konteksnya gotong royong saya seyuju. Buat saja fund rising. Generasi muda sudah mulai kotak donasi," kata Doli. (Baca: Setiap Calon Ketua Umum Golkar Wajib Setor Rp1 Miliar)
Bagi Doli, alasan bahwa setoran bagi tiap calon ketum diwajibkan untuk mencegah politik uang juga tidak relevan. Menurtnya, politik uang bisa dicegah dengan membatasi interaksi antara calon dengan peserta.
"Jika dipaksakan iuran, maka ada orang yang merasa mampu jadi ketum tapi enggak punya duit, dia harus nyari kemana-mana. Kalau ketemu cukong, akhirnya calon maju berdasarkan kepentingan cukong," kata Doli.
Penolakan datang bukan lantaran jumlah rupiah yang wajib disetor para kandidat. Melainkan, soal semangat gotong royong kader partai beringin yang harus ditumbuhkan dengan menanggung bersama biaya Munaslub.
"Enggak setuju, bukan soal angka tapi soal bagaimana kader dihargai kontribusi pengabdiannya di parpol. Politik kan panggilan yqng dituntut pengabdian," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat dikonfirmasi, Jumat (29/4/2016).
Menurut Doli, pemberlakuan setoran wajib bagi calon Ketum ini bertentangan dengan keinginan biaya partai di masa mendatang disubsidi pemerintah. "Kalau konteksnya gotong royong saya seyuju. Buat saja fund rising. Generasi muda sudah mulai kotak donasi," kata Doli. (Baca: Setiap Calon Ketua Umum Golkar Wajib Setor Rp1 Miliar)
Bagi Doli, alasan bahwa setoran bagi tiap calon ketum diwajibkan untuk mencegah politik uang juga tidak relevan. Menurtnya, politik uang bisa dicegah dengan membatasi interaksi antara calon dengan peserta.
"Jika dipaksakan iuran, maka ada orang yang merasa mampu jadi ketum tapi enggak punya duit, dia harus nyari kemana-mana. Kalau ketemu cukong, akhirnya calon maju berdasarkan kepentingan cukong," kata Doli.
(ysw)
