SK DPP Golkar Terbit, Idrus: Enggak Ada Lagi Ancol dan Bali
Selasa, 26 April 2016 - 20:27 WIB
SK DPP Golkar Terbit, Idrus: Enggak Ada Lagi Ancol dan Bali
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham gembira bukan kepalang. Upayanya mendorong agar Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP Partai Golkar segera diterbitkan akhirnya membuahkan hasil.
Hari ini, setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meneken SK kepengurusan hasil rekonsiliasi, perseteruan yang selama ini melanda partai beringin pun usai.
"Enggak ada lagi Ancol, enggak ada lagi Bali, yang ada adalah DPP Golkar hasil Munas Bali yang sudah direkonsiliasi pimpinan Aburizal Bakrie," ujar Idrus usai menerima SK kepengurusan Golkar di Kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).
Idrus menuturkan, kepengurusan yang diresmikan dan diakui pemerintah merupakan hasil rekonsiliasi. Ada 75 orang dari 95 orang yang diusulkan Agung Laksono masuk ke dalam pengurus harian DPP Golkar.
Kini, lanjut Idrus, Golkar tengah mempersiapkan Munaslub sebagai momentum penyelesaian konflik internal yang melanda Golkar selama satu setengah tahun. Idrus yakin perpecahan Golkar dapat selesai dan seluruh komponen bersiap menghadapi Pilkada 2017.
Karenanya, Munaslub Golkar ini akan menjadi hajatan yang bersih dari politik uang. Idrus menambahkan, akan ada sanksi tegas hingga diskualifikasi bagi calon ketua umum yang kedapatan melakukan politik uang.
"Maka sanksi yang disiapkan oleh steering committee adalah caketum yang bersangkutan akan didiskualifikasi dan DPD yang menerima uang itu nanti akan dianulir hak sebagai peserta dalam munaslub," pungkas Idrus.
Hari ini, setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meneken SK kepengurusan hasil rekonsiliasi, perseteruan yang selama ini melanda partai beringin pun usai.
"Enggak ada lagi Ancol, enggak ada lagi Bali, yang ada adalah DPP Golkar hasil Munas Bali yang sudah direkonsiliasi pimpinan Aburizal Bakrie," ujar Idrus usai menerima SK kepengurusan Golkar di Kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).
Idrus menuturkan, kepengurusan yang diresmikan dan diakui pemerintah merupakan hasil rekonsiliasi. Ada 75 orang dari 95 orang yang diusulkan Agung Laksono masuk ke dalam pengurus harian DPP Golkar.
Kini, lanjut Idrus, Golkar tengah mempersiapkan Munaslub sebagai momentum penyelesaian konflik internal yang melanda Golkar selama satu setengah tahun. Idrus yakin perpecahan Golkar dapat selesai dan seluruh komponen bersiap menghadapi Pilkada 2017.
Karenanya, Munaslub Golkar ini akan menjadi hajatan yang bersih dari politik uang. Idrus menambahkan, akan ada sanksi tegas hingga diskualifikasi bagi calon ketua umum yang kedapatan melakukan politik uang.
"Maka sanksi yang disiapkan oleh steering committee adalah caketum yang bersangkutan akan didiskualifikasi dan DPD yang menerima uang itu nanti akan dianulir hak sebagai peserta dalam munaslub," pungkas Idrus.
(kri)
