Menko Polhukam Dalami Motif Kelompok Abu Sayyaf Sandera 14 WNI
Rabu, 20 April 2016 - 15:20 WIB
Menko Polhukam Dalami Motif Kelompok Abu Sayyaf Sandera 14 WNI
A
A
A
DEPOK - Pemerintah masih terus berupaya membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) awak Kapal Brahma 12 yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina.
Belum lagi ada empat WNI awak Kapal Tunda Henry dan Kapal Tongkang Cristi yang dalam perjalanan menuju Tarakan diculik orang tak dikenal.
“Soal Abu Sayyaf, kita masih monitor, yang 10 orang oleh perusahaan sedang melakukan finalisasi, kita tunggu saja hasilnya,” kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (20/4/2016).
Soal kondisi sandera, Luhut menegaskan seluruhnya dalam kondisi baik. Untuk empat sandera lanjutnya, masih diteliti terkait permintaan uang tebusan atau terkait masalah politik.
“Kondisinya menurut mereka masih baik dari hasil pembicaraan telepon hari kemarin. Undang-undang (UU) Filipina tidak membolehkan tentara asing masuk ke teritori wilayah mereka," ucap Luhut.
"Lalu (sandera) yang empat itu masih kita teliti karena kita melihat apakah ini ada kaitan politik atau sekadar masalah duit tebusan, seperti di Somalia kita belum tahu kita sedang dalami,” imbuhnya.
Luhut mengakui, pemerintah tengah meningkatkan pengamanan di jalur laut. Salah satunya dengan gerakan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara terkait masalah tebusan, hal itu menjadi urusan perusahaan.
“Pengamanan laut, saya sampaikan tanggal 3 nanti Menlu Filipina Malaysia akan ketemu dengan Menlu Retno Marsudi dan Panglima angkatan bersenjata mereka akan bertemu dengan Jenderal Gatot Nurmantyo untuk laksanakan patroli bersama, untuk menghindari tindakan-tindakan seperti di Pantai Somalia,” tandasnya.
Belum lagi ada empat WNI awak Kapal Tunda Henry dan Kapal Tongkang Cristi yang dalam perjalanan menuju Tarakan diculik orang tak dikenal.
“Soal Abu Sayyaf, kita masih monitor, yang 10 orang oleh perusahaan sedang melakukan finalisasi, kita tunggu saja hasilnya,” kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (20/4/2016).
Soal kondisi sandera, Luhut menegaskan seluruhnya dalam kondisi baik. Untuk empat sandera lanjutnya, masih diteliti terkait permintaan uang tebusan atau terkait masalah politik.
“Kondisinya menurut mereka masih baik dari hasil pembicaraan telepon hari kemarin. Undang-undang (UU) Filipina tidak membolehkan tentara asing masuk ke teritori wilayah mereka," ucap Luhut.
"Lalu (sandera) yang empat itu masih kita teliti karena kita melihat apakah ini ada kaitan politik atau sekadar masalah duit tebusan, seperti di Somalia kita belum tahu kita sedang dalami,” imbuhnya.
Luhut mengakui, pemerintah tengah meningkatkan pengamanan di jalur laut. Salah satunya dengan gerakan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara terkait masalah tebusan, hal itu menjadi urusan perusahaan.
“Pengamanan laut, saya sampaikan tanggal 3 nanti Menlu Filipina Malaysia akan ketemu dengan Menlu Retno Marsudi dan Panglima angkatan bersenjata mereka akan bertemu dengan Jenderal Gatot Nurmantyo untuk laksanakan patroli bersama, untuk menghindari tindakan-tindakan seperti di Pantai Somalia,” tandasnya.
(maf)
