Bebaskan WNI, Filipina Diminta Buka Pintu untuk Militer Indonesia
Selasa, 19 April 2016 - 14:49 WIB
Bebaskan WNI, Filipina Diminta Buka Pintu untuk Militer Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Filipina membuka kesempatan militer Indonesia untuk ikut menyelamatkan warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.
"Militer Filipina seharusnya jangan menutup diri untuk menerima militer Indonesia. Indonesia harus bisa berkomunikasi bahwa masalah ini adalah masalah ASEAN," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Dia setuju terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang tidak begitu saja memberikan tebusan uang miliaran rupiah kepada penyandera.
"Saya sepakat dengan Pemerintah Indonesia untuk tidak memberi tebusan yang hingga miliaran itu. Kalau itu dibiasakan akan banyak yang akan ditangkap," tandasnya.
Menurut dia, perlu adanya pengamanan di perairan yang rawan perompak. Apabila dibiarkan maka akan banyak WNI yang menjadi tawanan.
Hidayat, menilai kesepakatan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengenai patroli bersama merupakan tindakan awal pencegahan terjadinya perompakan.
"Saya dengar telah ada kesepakatan antara tiga negara untuk patroli bersama, tapi menurut saya itu merupakan tindakan bersifat reaksi. Yang lebih penting itu bagaimana negara bisa mencegah untuk terjadi perompakan," ujarnya.
Dia berharap peristiwa penyanderaan ini menjadi perhatian negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang keamanan. "Kondisi ekonomi tidak akan efektif kalau keamanan tidak terjaga," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
"Militer Filipina seharusnya jangan menutup diri untuk menerima militer Indonesia. Indonesia harus bisa berkomunikasi bahwa masalah ini adalah masalah ASEAN," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Dia setuju terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang tidak begitu saja memberikan tebusan uang miliaran rupiah kepada penyandera.
"Saya sepakat dengan Pemerintah Indonesia untuk tidak memberi tebusan yang hingga miliaran itu. Kalau itu dibiasakan akan banyak yang akan ditangkap," tandasnya.
Menurut dia, perlu adanya pengamanan di perairan yang rawan perompak. Apabila dibiarkan maka akan banyak WNI yang menjadi tawanan.
Hidayat, menilai kesepakatan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengenai patroli bersama merupakan tindakan awal pencegahan terjadinya perompakan.
"Saya dengar telah ada kesepakatan antara tiga negara untuk patroli bersama, tapi menurut saya itu merupakan tindakan bersifat reaksi. Yang lebih penting itu bagaimana negara bisa mencegah untuk terjadi perompakan," ujarnya.
Dia berharap peristiwa penyanderaan ini menjadi perhatian negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang keamanan. "Kondisi ekonomi tidak akan efektif kalau keamanan tidak terjaga," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
(dam)
