Badan Pangan Nasional Mendesak Dibentuk
Badan Pangan Nasional Mendesak Dibentuk
A
A
A
JAKARTA - Badan pangan nasional mendesak untuk dibentuk untuk mengatasi logistik pangan. Belum adanya badan yang konsisten mengurusi pangan menjadi penyebab kerawanan pangan di Indonesia.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar mengatakan, pemerintah harus membuat badan pangan nasional sebagaimana yang diamanatkan UU No 18/2012 tentang Pangan.
Menurut Marwan, badan ini akan membantu mengatur logistik nasional nasional mulai dari distribusi, stok dan juga harga pangan.
“Badan pangan ini akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses logistik nasional. Termasuk bertahap mengurangi impor,” kata Marwan usai membuka Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) di Jakarta, Jumat 15 April 2016.
Ketua Umum LPPNU ini menjelaskan, badan ini tidak akan tumpang tindih dengan Bulog atau badan lain. Badan ini harus dibentuk secara independen untuk bisa mendukung program swasembada pangan yang belum sepenuhnya pemerintah lengkapi.
Marwan menuturkan, sektor riil pedesaan misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan juga kelautan merupakan sumber penghidupan masyarakat yang hingga kini belum terkelola secara optimal.
Terkait dengan NU, Marwan menuturkan, NU mempunyai 60 juta pengikut dan memiliki 20.000 pesantren semestinya bisa berperan aktif untuk mengelola sektor pangan ini.
LPPNU sendiri ujarnya, memiliki peran baik dalam pengembangan ekonomi, LPPNU diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup nahdliyin dan profit maker bagi organisasi secara nyata.
Marwan berharap LPPNU bisa terwujud sistem gerakan sosial dan usaha produktif kedaulatan dan kemakmuran Indonesia, agar secara proaktif mampu menjawab tentang global.
"Yang paling penting terciptanya kualitas hidup setinggi-tingginya bagi Nahdliyin dan masyarakat dengan spirit religius, penghargaan terhadap bumi dan kehidupan, keberpihakan pada nilai-nilai kemanusian dan kepedulian pada mahluk hidu serta bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang," tandasnya.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar mengatakan, pemerintah harus membuat badan pangan nasional sebagaimana yang diamanatkan UU No 18/2012 tentang Pangan.
Menurut Marwan, badan ini akan membantu mengatur logistik nasional nasional mulai dari distribusi, stok dan juga harga pangan.
“Badan pangan ini akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses logistik nasional. Termasuk bertahap mengurangi impor,” kata Marwan usai membuka Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) di Jakarta, Jumat 15 April 2016.
Ketua Umum LPPNU ini menjelaskan, badan ini tidak akan tumpang tindih dengan Bulog atau badan lain. Badan ini harus dibentuk secara independen untuk bisa mendukung program swasembada pangan yang belum sepenuhnya pemerintah lengkapi.
Marwan menuturkan, sektor riil pedesaan misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan juga kelautan merupakan sumber penghidupan masyarakat yang hingga kini belum terkelola secara optimal.
Terkait dengan NU, Marwan menuturkan, NU mempunyai 60 juta pengikut dan memiliki 20.000 pesantren semestinya bisa berperan aktif untuk mengelola sektor pangan ini.
LPPNU sendiri ujarnya, memiliki peran baik dalam pengembangan ekonomi, LPPNU diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup nahdliyin dan profit maker bagi organisasi secara nyata.
Marwan berharap LPPNU bisa terwujud sistem gerakan sosial dan usaha produktif kedaulatan dan kemakmuran Indonesia, agar secara proaktif mampu menjawab tentang global.
"Yang paling penting terciptanya kualitas hidup setinggi-tingginya bagi Nahdliyin dan masyarakat dengan spirit religius, penghargaan terhadap bumi dan kehidupan, keberpihakan pada nilai-nilai kemanusian dan kepedulian pada mahluk hidu serta bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang," tandasnya.
(maf)
Explore More