Muhammadiyah Ajak Warganya Ikut Program Pemerintah Bela Negara
Rabu, 13 April 2016 - 15:17 WIB
Muhammadiyah Ajak Warganya Ikut Program Pemerintah Bela Negara
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengajak seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengikuti Program Bela Negara yang telah dicanangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Hal itu diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menandatangani nota kesepahaman dengan Menhan Ryamizard Ryacudu di Kantor Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).
"Kami menyambut baik dan akan menindaklanjuti bersama dengan Kemhan untuk program pembinaan bela negara di perguruan tinggi. Kita juga punya pendidikan dasar dan menengah, pondok pesantren, lembaga pelayanan dan panti asuhan. Ini bukan hanya instruksi," ujarnya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islamiyah ada sebelum republik ini lahir, di mana para tokohnya telah ikut terlibat dalam pendirian bangsa Indonesia. Bahkan, pascakemerdekaan mereka juga berkiprah dalam membangun bangsa dan negara ini.
"Jadi kesepakatan yang kita tandatangani ini merupakan simbol dari sebuah proses yang panjang. Komitmen Muhammadiyah sejak awal mengintegrasikan keIslaman dengan keIndonesiaan. Hal itu tidak akan pernah padam, bahkan terus kita reaktualisasi," ujarnya.
Muhammadiyah menyadari, Indonesia sebagai negara besar memiliki tantangan yang sangat kompleks. Tanpa adanya kewaspadaan dan persepsi yang sama dalam menghadapi ancaman tersebut, maka kebesaran bangsa ini akan terkoyak.
"Kita menghadapi ancaman terorisme. Tapi bagaimana cara kita menangani terorisme perlu langkah yang komprehensif. Karena itu usaha membangun kesadaran warga bangsa mengenai nilai-nilai Pancasila dan keIndonesiaan itu harus menjadi komitmen kolektif kita," kata Haedar.
Untuk itu, Muhammadiyah dalam waktu dekat akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi dalam konvensi nasional Indonesia Berkemajuan pada pertengahan Mei mendatang. Menurut Haedar, Indonesia memiliki banyak tokoh yang mempunyai pemikiran dan ide positif, apalagi saat ini lahir kelas menengah baru yang merupakan potensi besar untuk digerakkan.
"Dalam Muhammadiyah ada aliran jiwa kebangsaan yang Merah Putih dan tidak luntur pada saat yang sama nilai-nilai keislaman selalu membingkai untuk membawa Indonesia ke negara yang maju. Insya Allah kerja sama ini akan produktif. Nanti akan disebarluaskan mengenai kesadaran bela negara sampai ke kampung-kampung," ucapnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengapresiasi langkah PP Muhammadiyah yang memberikan dukungan dalam upaya membangun kesadaran bela negara.
"Kesadaran bela negara ini tidak tumbuh sendirinya tapi perlu dibangun dan ditumbuhkembangkan, dengan kerja sama ini maka ancaman yang muncul dapat diantisipasi," ujarnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku, meski Indonesia memiliki pasukan antiteror yang hebat dan diakui dunia serta payung hukum soal terorisme namun, hal itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.
"Adanya revisi UU Terorisme dan-pasukan antiteror tidak menyelesaikan masalah sebab, masalahnya ada di pemikiran. Apalagi, mereka yang sudah dibodohi-bodohi bahwa mati dengan bom bunuh diri masuk surga. Hidup sudah susah mati saja nanti masuk surga. Pemikiran inilah yang harus kita hapus," tuturnya.
Menurut Ryamizard, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Kemhan bukan hanya untuk kedua lembaga tersebut tapi untuk bangsa dan negara tercinta ini.
"Saya yakin Muhammadiyah mampu menumbuhkan kesadaran akan bela negara, memiliki mental dan karakter yang dijiwai oleh rasa cinta Tanah Air. Keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan berkorban untuk bangsa yang teraktualisasi sesuai profesi warga Muhammadiyah," tandasnya.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menandatangani nota kesepahaman dengan Menhan Ryamizard Ryacudu di Kantor Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).
"Kami menyambut baik dan akan menindaklanjuti bersama dengan Kemhan untuk program pembinaan bela negara di perguruan tinggi. Kita juga punya pendidikan dasar dan menengah, pondok pesantren, lembaga pelayanan dan panti asuhan. Ini bukan hanya instruksi," ujarnya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islamiyah ada sebelum republik ini lahir, di mana para tokohnya telah ikut terlibat dalam pendirian bangsa Indonesia. Bahkan, pascakemerdekaan mereka juga berkiprah dalam membangun bangsa dan negara ini.
"Jadi kesepakatan yang kita tandatangani ini merupakan simbol dari sebuah proses yang panjang. Komitmen Muhammadiyah sejak awal mengintegrasikan keIslaman dengan keIndonesiaan. Hal itu tidak akan pernah padam, bahkan terus kita reaktualisasi," ujarnya.
Muhammadiyah menyadari, Indonesia sebagai negara besar memiliki tantangan yang sangat kompleks. Tanpa adanya kewaspadaan dan persepsi yang sama dalam menghadapi ancaman tersebut, maka kebesaran bangsa ini akan terkoyak.
"Kita menghadapi ancaman terorisme. Tapi bagaimana cara kita menangani terorisme perlu langkah yang komprehensif. Karena itu usaha membangun kesadaran warga bangsa mengenai nilai-nilai Pancasila dan keIndonesiaan itu harus menjadi komitmen kolektif kita," kata Haedar.
Untuk itu, Muhammadiyah dalam waktu dekat akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi dalam konvensi nasional Indonesia Berkemajuan pada pertengahan Mei mendatang. Menurut Haedar, Indonesia memiliki banyak tokoh yang mempunyai pemikiran dan ide positif, apalagi saat ini lahir kelas menengah baru yang merupakan potensi besar untuk digerakkan.
"Dalam Muhammadiyah ada aliran jiwa kebangsaan yang Merah Putih dan tidak luntur pada saat yang sama nilai-nilai keislaman selalu membingkai untuk membawa Indonesia ke negara yang maju. Insya Allah kerja sama ini akan produktif. Nanti akan disebarluaskan mengenai kesadaran bela negara sampai ke kampung-kampung," ucapnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengapresiasi langkah PP Muhammadiyah yang memberikan dukungan dalam upaya membangun kesadaran bela negara.
"Kesadaran bela negara ini tidak tumbuh sendirinya tapi perlu dibangun dan ditumbuhkembangkan, dengan kerja sama ini maka ancaman yang muncul dapat diantisipasi," ujarnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku, meski Indonesia memiliki pasukan antiteror yang hebat dan diakui dunia serta payung hukum soal terorisme namun, hal itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.
"Adanya revisi UU Terorisme dan-pasukan antiteror tidak menyelesaikan masalah sebab, masalahnya ada di pemikiran. Apalagi, mereka yang sudah dibodohi-bodohi bahwa mati dengan bom bunuh diri masuk surga. Hidup sudah susah mati saja nanti masuk surga. Pemikiran inilah yang harus kita hapus," tuturnya.
Menurut Ryamizard, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Kemhan bukan hanya untuk kedua lembaga tersebut tapi untuk bangsa dan negara tercinta ini.
"Saya yakin Muhammadiyah mampu menumbuhkan kesadaran akan bela negara, memiliki mental dan karakter yang dijiwai oleh rasa cinta Tanah Air. Keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan berkorban untuk bangsa yang teraktualisasi sesuai profesi warga Muhammadiyah," tandasnya.
(maf)
