Soal Autopsi Ulang Siyono, Muhammadiyah Sudah Minta Izin Polri
Senin, 04 April 2016 - 17:13 WIB
Soal Autopsi Ulang Siyono, Muhammadiyah Sudah Minta Izin Polri
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk melakukan autopsi ulang terhadap terduga teroris Siyono yang dirasa kematiannya cukup ganjil.
"Iya kami sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolri," ujar Haedar Nashir di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2016).
Sebelumnya, Hedar sempat khawatir jika autopsi terhadap siyono dilakukan akan menyebabkan kegaduhan di dalam jajaran Kepolisian. Namun setelah dikomunikasikan dengan Polri, pihaknya justru memahami dan turut bergabung dalam tim forensik.
"Saya pikir ini pelajar penting ya, pertama autopsi yang semula dianggap sebagai timbulnya keramaian ternyata tidak terjadi karena pihak Kepolisian paham dengan tugas Muhammadiyah," tutur Haedar.
Haedar menambahkan, selain berkoordinasi dengan Kapolri, Muhammadiyah juga telah berkoordinasi dengan Kepala Desa tempat di mana Siyono tinggal. Sehingga dalam pelaksaan autopsi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak internal.
"Di sana (Klaten) kan ada pimpinan Muhammadiyah daerah juga jadi mereka koordinasi dulu, kalau mau ada autopsi jadi kita saling pengertian," tutupnya.
"Iya kami sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolri," ujar Haedar Nashir di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2016).
Sebelumnya, Hedar sempat khawatir jika autopsi terhadap siyono dilakukan akan menyebabkan kegaduhan di dalam jajaran Kepolisian. Namun setelah dikomunikasikan dengan Polri, pihaknya justru memahami dan turut bergabung dalam tim forensik.
"Saya pikir ini pelajar penting ya, pertama autopsi yang semula dianggap sebagai timbulnya keramaian ternyata tidak terjadi karena pihak Kepolisian paham dengan tugas Muhammadiyah," tutur Haedar.
Haedar menambahkan, selain berkoordinasi dengan Kapolri, Muhammadiyah juga telah berkoordinasi dengan Kepala Desa tempat di mana Siyono tinggal. Sehingga dalam pelaksaan autopsi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak internal.
"Di sana (Klaten) kan ada pimpinan Muhammadiyah daerah juga jadi mereka koordinasi dulu, kalau mau ada autopsi jadi kita saling pengertian," tutupnya.
(kri)
