Busyro Minta Jokowi Bentuk Tim Independen Usut Kematian Siyono
Busyro Minta Jokowi Bentuk Tim Independen Usut Kematian Siyono
A
A
A
YOGYAKARTA - Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas turut prihatin atas meninggalnya terduga teroris asal Klaten, Siyono pada 11 Maret 2016 lalu. Hari ini, istrinya mengadu untuk meminta bantuan hukum kepada PP Muhammadiyah.
"Kita terima, dan akan segera membentuk tim untuk bekerja," katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (29/3/2016).
Atas kematian Siyono ini, Busyro meminta supaya Presiden Joko Widodo (jokowi) membentuk tim independen. Sebab, kasus ini bisa bias jika tanpa ada tim independen.
Tak hanya itu, dia juga meminta tim independen itu melakukan evaluasi pada institusi yang bergelut pada penanganan terorisme, yakni Densus 88 Mabes Polri dan Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT).
"Kami minta agar Presiden bentuk tim independen untuk mengevaluasi BNPT dan Densus," katanya.
Bahkan, Busyro juga meminta agar membuka sumber dana yang dipergunakan untuk kedua institusi itu. "Kami meminta presiden untuk memerintahkan BPK dan PPATK untuk mengaudit dana operasional BNPT dan Densus, asal dari mana dan berapa jumlahnya," bebernya.
Dia menambahkan, jika uang itu berasal dari luar negeri perlu diperhatikan dengan cermat. Sebab, institusi pemerintah tidak selayaknya menerima dana dari luar negeri tanpa ada kejelasan dan keterbukaan.
PILIHAN:
Pemerintah Didesak Bergerak Cepat Bebaskan 10 WNI yang Disandera
Tanggapan Pemerintah Soal Rencana Gedung Baru DPR
"Kita terima, dan akan segera membentuk tim untuk bekerja," katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (29/3/2016).
Atas kematian Siyono ini, Busyro meminta supaya Presiden Joko Widodo (jokowi) membentuk tim independen. Sebab, kasus ini bisa bias jika tanpa ada tim independen.
Tak hanya itu, dia juga meminta tim independen itu melakukan evaluasi pada institusi yang bergelut pada penanganan terorisme, yakni Densus 88 Mabes Polri dan Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT).
"Kami minta agar Presiden bentuk tim independen untuk mengevaluasi BNPT dan Densus," katanya.
Bahkan, Busyro juga meminta agar membuka sumber dana yang dipergunakan untuk kedua institusi itu. "Kami meminta presiden untuk memerintahkan BPK dan PPATK untuk mengaudit dana operasional BNPT dan Densus, asal dari mana dan berapa jumlahnya," bebernya.
Dia menambahkan, jika uang itu berasal dari luar negeri perlu diperhatikan dengan cermat. Sebab, institusi pemerintah tidak selayaknya menerima dana dari luar negeri tanpa ada kejelasan dan keterbukaan.
PILIHAN:
Pemerintah Didesak Bergerak Cepat Bebaskan 10 WNI yang Disandera
Tanggapan Pemerintah Soal Rencana Gedung Baru DPR
(kri)
Explore More