Menhan Panggil Dubes China Terkait Insiden Natuna
Senin, 21 Maret 2016 - 18:03 WIB
Menhan Panggil Dubes China Terkait Insiden Natuna
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memanggil Duta Besar China, Xie Feng. Pemanggilan untuk meminta penjelasan terkait insiden yang terjadi di perairan Natuna.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, dalam pertemuan nanti, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan bertanya mengenai persoalan tersebut. Harapannya ada pemahaman bersama mengenai batas-batas perairan.
Pemahaman bersama ini, kata dia, bisa mencegah terulangnya pelanggaran di perairan Natuna. "Ya saya tanya dulu dengan dubes. Sebenarnya ini urusan Menlu, tapi enggak ada salahnya kita tanya-tanya dengan dubesnya. Kalau ada masalah ya kita ngomong dong dengan baik," ujar Ryamizard usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Australia Marise Ann Payne, di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (21/3/2016).
Dia menegaskan, kejadian di perairan Natuna tidak menyebabkan penambahan kekuatan militer di kepulauan Natuna. "Tidak. Untuk apa? Kita tidak ada musuhan," tegasnya
Namun, dirinya mengaku telah mengunjungi Natuna beberapa waktu lalu dan berencana memperkuat pertahanan di wilayah tersebut dengan menempatkan satu flight pesawat tempur, tiga kapal fregat dan sebagainya.
"Tapi kan landasannya harus dibuat bagus dulu. Jadi tidak bisa mendarat sembarangan. Kemudian tiga kapal fregate, itu dibuat dulu pelabuhan. Kemudian nanti ada Marinir 1 kompi, Paskhas 1 kompi, Rider 1 batalyon. Kemudian dilengkapi dengan kapal patroli untuk salah satunya itu (mengawasi illegal fishing)," ucapnya.
Menurutnya, illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus ditangani seluruh instansi terkait termasuk Kemenhan. "Ancaman nyata itu kan termasuk pencurian ikan. Itu urusan Menteri Pertahanan juga, yang namanya masalah negara begitu Menteri Pertahanan harus tahu," tandasnya.
Baca: Jokowi Tunggu Laporan Menteri Susi Terkait Kasus Pencurian Ikan.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, dalam pertemuan nanti, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan bertanya mengenai persoalan tersebut. Harapannya ada pemahaman bersama mengenai batas-batas perairan.
Pemahaman bersama ini, kata dia, bisa mencegah terulangnya pelanggaran di perairan Natuna. "Ya saya tanya dulu dengan dubes. Sebenarnya ini urusan Menlu, tapi enggak ada salahnya kita tanya-tanya dengan dubesnya. Kalau ada masalah ya kita ngomong dong dengan baik," ujar Ryamizard usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Australia Marise Ann Payne, di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (21/3/2016).
Dia menegaskan, kejadian di perairan Natuna tidak menyebabkan penambahan kekuatan militer di kepulauan Natuna. "Tidak. Untuk apa? Kita tidak ada musuhan," tegasnya
Namun, dirinya mengaku telah mengunjungi Natuna beberapa waktu lalu dan berencana memperkuat pertahanan di wilayah tersebut dengan menempatkan satu flight pesawat tempur, tiga kapal fregat dan sebagainya.
"Tapi kan landasannya harus dibuat bagus dulu. Jadi tidak bisa mendarat sembarangan. Kemudian tiga kapal fregate, itu dibuat dulu pelabuhan. Kemudian nanti ada Marinir 1 kompi, Paskhas 1 kompi, Rider 1 batalyon. Kemudian dilengkapi dengan kapal patroli untuk salah satunya itu (mengawasi illegal fishing)," ucapnya.
Menurutnya, illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus ditangani seluruh instansi terkait termasuk Kemenhan. "Ancaman nyata itu kan termasuk pencurian ikan. Itu urusan Menteri Pertahanan juga, yang namanya masalah negara begitu Menteri Pertahanan harus tahu," tandasnya.
Baca: Jokowi Tunggu Laporan Menteri Susi Terkait Kasus Pencurian Ikan.
(kur)
