Istana Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Senin, 21 Maret 2016 - 16:07 WIB
Istana Tegaskan Reshuffle...
Istana Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
A A A
JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kerja kembali mengemuka setelah partai pendukung mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle. Hal tersebut disambut Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengaku telah menyiapkan kadernya.

Merespons ini, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengaku, masalah reshuffle merupakan hak prerogratif presiden untuk memutuskan.

"Bahwa urusan reshuffle domainnya ada di presiden. Dan saya yakin yang tahu hanya presiden," kata Johan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan tak menampik jika presiden selalu mengevaluasi kinerja kabinetnya. Namun evaluasi tersebut tak secara otomatis presiden langsung merombak kabinetnya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur target dan pencapaian kinerja menteri

"Apakah evaluasi akan berujung pada reshuffle atau tidak, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah presiden yang memutuskan," pungkasnya.

Pilihan:

Fahri Hamzah Bicara Pencitraan, Parlemen, Hambalang hingga Moral
(maf)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
Breaking News! Febrie...
Breaking News! Febrie Adriansyah Ditahan Kejagung
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Selesai Diperiksa, 2 Mobil Tahanan Siaga di Kejagung
Pemeriksaan Febrie Adriansyah...
Pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung, Eks Penyidik KPK: Penahanan Penting agar Penyidikan Tak Diintervensi
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Petani Tebu yang Belum...
Petani Tebu yang Belum Merdeka
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Infografis
Kapuspen TNI Tegaskan...
Kapuspen TNI Tegaskan Tak Ada Personel Datangi Polda Metro Jaya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved