Irman Gusman Nilai Kunjungan Jokowi ke Hambalang Bukan Sindir SBY
Senin, 21 Maret 2016 - 10:34 WIB
Irman Gusman Nilai Kunjungan Jokowi ke Hambalang Bukan Sindir SBY
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD Irman Gusman berpendapat, peninjauan bangunan proyek sarana olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan sindiran kepada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Irman, kunjungan Jokowi ke Hambalang lebih kepada persiapan menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran olahraga empat tahunan itu.
"Pak Jokowi kunjungan ke Hambalang, menurut saya kita harus sikapi yang baik saja, karena barangkali itu Pak Jokowi merasa kita kan mau hadapi Asian games, barangkali fasilitas-fasilitas yang selama ini katakan belum jalan, itu bisa diaktifkan kembali," kata Irmaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2016).
(Baca juga: Tanggapan Fahri Hamzah Terkait Kunjungan Jokowi ke Hambalang)
Irman menjelaskan, mangkraknya proyek Hambalang itu bukan karena tidak dijalankan oleh pemerintah SBY, melainkan ada persoalan korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi kita enggak boleh suudzon, silakan, justru kita harus menjaga hubungan di antara presiden yang terpilih dengan presiden sebelumnya," pungkasnya.
Menurut Irman, kunjungan Jokowi ke Hambalang lebih kepada persiapan menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran olahraga empat tahunan itu.
"Pak Jokowi kunjungan ke Hambalang, menurut saya kita harus sikapi yang baik saja, karena barangkali itu Pak Jokowi merasa kita kan mau hadapi Asian games, barangkali fasilitas-fasilitas yang selama ini katakan belum jalan, itu bisa diaktifkan kembali," kata Irmaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2016).
(Baca juga: Tanggapan Fahri Hamzah Terkait Kunjungan Jokowi ke Hambalang)
Irman menjelaskan, mangkraknya proyek Hambalang itu bukan karena tidak dijalankan oleh pemerintah SBY, melainkan ada persoalan korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi kita enggak boleh suudzon, silakan, justru kita harus menjaga hubungan di antara presiden yang terpilih dengan presiden sebelumnya," pungkasnya.
(maf)
