Jokowi Gelar Ratas Bahas Penyeludupan Barang di Istana
Rabu, 16 Maret 2016 - 16:38 WIB
Jokowi Gelar Ratas Bahas Penyeludupan Barang di Istana
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk membahas tingginya masalah penyelundupan barang yang terjadi di Indonesia.
"Kita harus sadari negara kita kepulauan dan 17 ribu pulau di negara kita, dari Sabang sampai Merauke yang sangat rawan sekali terhadap praktik penyelundupan barang," ujar Jokowi saat membuka Ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Jokowi mengungkapkan, sejumlah barang kerap menjadi target penyelundupan seperti hasil pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika, dan illegal fishing.
Selain hal tersebut, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Indonesia juga rawan terhadap penyeludupan dan perdagangan narkoba. "Hal ini merupakan masalah yang sangat besar yang harus diatasi, karena produk seludupan akan mengganggu pasar dalam negeri."
"Hal itu melemahkan daya saing kita, terutama daya saing produksi sejenis yang diproduksi di dalam negeri dan lebih parah mematikan industri nasional," pungkasnya.
PILIHAN:
Pemerintah Siap Hadapi Gugatan PPP Kubu Djan Faridz
Pemerintah Harap Revisi UU Pilkada Tak Jegal Calon Independen
"Kita harus sadari negara kita kepulauan dan 17 ribu pulau di negara kita, dari Sabang sampai Merauke yang sangat rawan sekali terhadap praktik penyelundupan barang," ujar Jokowi saat membuka Ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Jokowi mengungkapkan, sejumlah barang kerap menjadi target penyelundupan seperti hasil pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika, dan illegal fishing.
Selain hal tersebut, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Indonesia juga rawan terhadap penyeludupan dan perdagangan narkoba. "Hal ini merupakan masalah yang sangat besar yang harus diatasi, karena produk seludupan akan mengganggu pasar dalam negeri."
"Hal itu melemahkan daya saing kita, terutama daya saing produksi sejenis yang diproduksi di dalam negeri dan lebih parah mematikan industri nasional," pungkasnya.
PILIHAN:
Pemerintah Siap Hadapi Gugatan PPP Kubu Djan Faridz
Pemerintah Harap Revisi UU Pilkada Tak Jegal Calon Independen
(kri)
