Soal Menteri Gaduh, Sikap Johan Budi Dikritik
Minggu, 13 Maret 2016 - 17:04 WIB
Soal Menteri Gaduh, Sikap Johan Budi Dikritik
A
A
A
JAKARTA - Sikap Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP yang ikut menanggapi silang pendapat antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, menuai kritik.
Johan Budi dinilai turut berkontribusi membuat kegaduhan dalam perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said.
"Artinya dia berbicara jangan melakukan kegaduhan dengan kegaduhan, justru itu yang jadi pertanyaan kita bersama," kata Direktur Partisipasi Indonesia Arie Ariyanto dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2016).
Dia mengingatkan bahwa desain awal Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) adalah tidak menempatkan pos juru bicara.
Karena, lanjut dia, kelebihan dari Presiden Jokowi adalah tidak memberikan sekat dengan masyarakat untuk melakukan komunikasi.
"Tapi apa yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya, kemarin saya baca pemberitaan bahwa juru bicara justru menjadi pemicu kegaduhan," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, jika memang telah melakukan hal yang di luar kewenangannya sebagai juru bicara Presiden, Johan Budi harus ditegur Presiden Jokowi.
Dia berpendapat, dalam persoalan antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli sebenarnya bisa diselesaikan di forum rapat kabinet. Presiden Jokowi, kata dia, bisa menyatakan jangan gaduh di rapat kabinet itu, dan persoalan bisa selesai.
"Tapi buat apa bilang jangan gaduh disampaikan ke publik, itu kan seperti mencoret-coret aksi grafiti di tembok, tulisannya jangan coret-coret, itu kan seperti itu analoginya. Jangan corat-coret ditembok ini tapi dengan corat-coret. Menegur jangan gaduh tapi dengan instrumen kegaduhan," tuturnya. (Baca juga: Pemerintah Tak Perlu Terganggu dengan Kegaduhan)
Dia menuturkan, yang dibutuhkan saat ini adalah juru bicara lembaga kepresidenan."Dia harus secara reguler secara rutin meng-update perkembangan-perkembangan situasi ekonomi, politik, secara berkala, bagaimana inflasi hari ini, bagaimana pertumbuhan ekonomi hari ini meleset kah dengan target atau dengan perkiraan yang telah direncanakan kerangka ekonomi makro," tuturnya.
Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengingatkan, para menteri harusnya menjalankan tugas yang sudah diputuskan dalam rapat kabinet, bukan malah sibuk saling bertengkar di depan publik.
"Presiden unhappy (tidak gembira) karena sudah pernah sampaikan, jangan gaduh dan berkali-kali juga disampaikan kalau berdebat bersilang pendapat harusnya di sidang kabinet atau sidang terbatas," ujar Johan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.
PILIHAN:
Tantowi Yakin Ical-Agung Tak Adu Kuat di Munas Golkar
Johan Budi dinilai turut berkontribusi membuat kegaduhan dalam perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said.
"Artinya dia berbicara jangan melakukan kegaduhan dengan kegaduhan, justru itu yang jadi pertanyaan kita bersama," kata Direktur Partisipasi Indonesia Arie Ariyanto dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2016).
Dia mengingatkan bahwa desain awal Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) adalah tidak menempatkan pos juru bicara.
Karena, lanjut dia, kelebihan dari Presiden Jokowi adalah tidak memberikan sekat dengan masyarakat untuk melakukan komunikasi.
"Tapi apa yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya, kemarin saya baca pemberitaan bahwa juru bicara justru menjadi pemicu kegaduhan," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, jika memang telah melakukan hal yang di luar kewenangannya sebagai juru bicara Presiden, Johan Budi harus ditegur Presiden Jokowi.
Dia berpendapat, dalam persoalan antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli sebenarnya bisa diselesaikan di forum rapat kabinet. Presiden Jokowi, kata dia, bisa menyatakan jangan gaduh di rapat kabinet itu, dan persoalan bisa selesai.
"Tapi buat apa bilang jangan gaduh disampaikan ke publik, itu kan seperti mencoret-coret aksi grafiti di tembok, tulisannya jangan coret-coret, itu kan seperti itu analoginya. Jangan corat-coret ditembok ini tapi dengan corat-coret. Menegur jangan gaduh tapi dengan instrumen kegaduhan," tuturnya. (Baca juga: Pemerintah Tak Perlu Terganggu dengan Kegaduhan)
Dia menuturkan, yang dibutuhkan saat ini adalah juru bicara lembaga kepresidenan."Dia harus secara reguler secara rutin meng-update perkembangan-perkembangan situasi ekonomi, politik, secara berkala, bagaimana inflasi hari ini, bagaimana pertumbuhan ekonomi hari ini meleset kah dengan target atau dengan perkiraan yang telah direncanakan kerangka ekonomi makro," tuturnya.
Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengingatkan, para menteri harusnya menjalankan tugas yang sudah diputuskan dalam rapat kabinet, bukan malah sibuk saling bertengkar di depan publik.
"Presiden unhappy (tidak gembira) karena sudah pernah sampaikan, jangan gaduh dan berkali-kali juga disampaikan kalau berdebat bersilang pendapat harusnya di sidang kabinet atau sidang terbatas," ujar Johan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.
PILIHAN:
Tantowi Yakin Ical-Agung Tak Adu Kuat di Munas Golkar
(dam)
