Media Dinilai Kurang Beritakan Kelompok Minoritas

JAKARTA - Reformasi pers di Indonesia dinilai tidak hanya mengoptimalkan hak informasi publik, namun juga fungsi edukasi yang lebih bertaji dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan perkembangan dunia industri media, terutama media digital hanya bertumpu pada kecepatan informasi yang disampaikan. Sementara, berita yang disampaikan setiap detik seolah menjauhkan peran pers dan media terhadap posisi idealnya.

"Media tidak melibatkan dan memberikan suara seperti perlindungan dari suatu komunitas seperti isu sara, Gafatar, Syiah maupun LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) yang hingga saat ini tidak ada kejelasannya. Kami berharap media dapat meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan peran media," tutur Ketua Umum AJI Suwarjono dalam diskusi bertema Peran Media dalam Wacana Publik atas Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-hak Kelompok Minoritas, di Bumbu Desa, Jalan Cikini, Jakarta, Minggu (13/3/2016).

Di sisi lain, AJI melihat media seolah tidak mempunyai daya tahan yang lebih dalam memberitakan diskriminasi atau hak-hak kelompok minoritas karena adanya perbedaan keyakinan, gender atau ideologi terpenuhi oleh negara.

Menurut dia, fungsi kontrol media dalam pemberitaan diskriminasi negara terhadap kelompok minoritas semakin bias.

Melihat kondisi seperti ini, kata dia, AJI mendorong jurnalis dan media dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang peran dan posisi strategis media bagi pembentukan wacana publik terkait keberadaan kelompok minoritas di Indonesia.


PILIHAN:

Pertarungan Ical-Agung Berlanjut di Munas Golkar