Kalangan DPR Akui Anggaran Program BNPT Terbatas
A
A
A
JAKARTA - Kalangan anggota DPR mengakui program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) cukup berhasil. Buktinya, dunia internasional mengakui keberhasilan Indonesia dalam meredam aksi terorisme melalui program deradikalisasi. Bahkan, banyak mantan teroris kembali ke jalan yang benar.
Namun anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul menyadari BNPT mengalami keterbatasan dana dalam mejalankan tugasnya. Padahal, kata dia, BNPT memiliki tanggung jawab besar dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman teroris.
“Setahu saya dana BNPT itu tidak lebih Rp300 miliar per tahun. Kecil sekali itu, padahal di satu pihak kita ingin aman dan tertib. Idealnya BNPT itu mendapat dana Rp1 triliun agar pelaksanaan pencegahan terorisme bisa lebih masif,” ujar Ruhut, Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Sementara itu, Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan, selama ini pihaknya selalu mengedepankan HAM dan hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Tapi, diakuinya masih banyak kendala yang dihadapi untuk menjalankan deradikalisasi untuk mengubah mindset pelaku teroris agar kembali ke ideologi Pancasila dan agama Islam yang rahmatan lil alamin.
“Untuk itulah tahun ini, kami canangkan program Rencana Aksi Nasional (RAN) deradikalisasi. Tujuannya adalah lebih membumikan pelaksanaan deradikalisasi demi mengembalikan saudara-saudara kita dari paham radikal teroris,” ucap Saud.
Baca: Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Tak Sepenuhnya Dikuasai Asing.
Namun anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul menyadari BNPT mengalami keterbatasan dana dalam mejalankan tugasnya. Padahal, kata dia, BNPT memiliki tanggung jawab besar dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman teroris.
“Setahu saya dana BNPT itu tidak lebih Rp300 miliar per tahun. Kecil sekali itu, padahal di satu pihak kita ingin aman dan tertib. Idealnya BNPT itu mendapat dana Rp1 triliun agar pelaksanaan pencegahan terorisme bisa lebih masif,” ujar Ruhut, Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Sementara itu, Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan, selama ini pihaknya selalu mengedepankan HAM dan hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Tapi, diakuinya masih banyak kendala yang dihadapi untuk menjalankan deradikalisasi untuk mengubah mindset pelaku teroris agar kembali ke ideologi Pancasila dan agama Islam yang rahmatan lil alamin.
“Untuk itulah tahun ini, kami canangkan program Rencana Aksi Nasional (RAN) deradikalisasi. Tujuannya adalah lebih membumikan pelaksanaan deradikalisasi demi mengembalikan saudara-saudara kita dari paham radikal teroris,” ucap Saud.
Baca: Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Tak Sepenuhnya Dikuasai Asing.
(kur)