Bambang Soesatyo: Tak Boleh Ada Politik Uang di Golkar
Senin, 22 Februari 2016 - 14:19 WIB
Bambang Soesatyo: Tak Boleh Ada Politik Uang di Golkar
A
A
A
JAKARTA - Praktik politik uang atau money politics atau diminta tidak boleh terjadi saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Bambang Soesatyo berpendapat isu money politics itu bukan hal baru. "Belum bisa dibuktikan ada atau tidak," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Menurut dia, terkadang orang tidak bisa membedakan antara politik uang dengan ongkos politik atau cost politics. "Kami santai saja, isu ini bukan barang baru, persoalannya ada enggak bukti itu, money politics tidak boleh ada di Golkar," tutur Bambang.
Dia menilai, faktanya dalam politik, ongkos politik atau cost politics adalah hal wajar. "Biasanya pertemuan kampanye, silaturahmi kami undang kader jaraknya ribuan kilo kita perlu akomodasi, sejauh masih wajar tidak masalah," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono kembali mendorong agar KPK dilibatkan untuk mengawasi munas. "Makanya saya dari awal minta KPK kawal," ucap Agung saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2016).
Agung mengaku sudah mendengar isu politik uang yang muncul jelang suksesi kepemimpinan Golkar pasca dilanda konflik.Kendati demikian, kata dia, Agung enggan mengungkap lebih jauh soal isu tersebut.
"Saya mendengar, tapi saya enggak mau bicara sekarang," ucap Agung.
PILIHAN:
Tolak Revisi UU, Slank Manggung di Gedung KPK
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Bambang Soesatyo berpendapat isu money politics itu bukan hal baru. "Belum bisa dibuktikan ada atau tidak," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Menurut dia, terkadang orang tidak bisa membedakan antara politik uang dengan ongkos politik atau cost politics. "Kami santai saja, isu ini bukan barang baru, persoalannya ada enggak bukti itu, money politics tidak boleh ada di Golkar," tutur Bambang.
Dia menilai, faktanya dalam politik, ongkos politik atau cost politics adalah hal wajar. "Biasanya pertemuan kampanye, silaturahmi kami undang kader jaraknya ribuan kilo kita perlu akomodasi, sejauh masih wajar tidak masalah," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono kembali mendorong agar KPK dilibatkan untuk mengawasi munas. "Makanya saya dari awal minta KPK kawal," ucap Agung saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2016).
Agung mengaku sudah mendengar isu politik uang yang muncul jelang suksesi kepemimpinan Golkar pasca dilanda konflik.Kendati demikian, kata dia, Agung enggan mengungkap lebih jauh soal isu tersebut.
"Saya mendengar, tapi saya enggak mau bicara sekarang," ucap Agung.
PILIHAN:
Tolak Revisi UU, Slank Manggung di Gedung KPK
(dam)
