KPK-Pemerintah Rapat Koordinasi Soal Izin Tambang Bermasalah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi supervisi terkait masalah mineral dan batu bara (minerba). Rapat tersebut digelar bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan gubernur se-Indonesia.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam rapat tersebut ditemukan fakta 3.966 dari 5.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. KPK, kata Rahardjo, berkomitmen untuk terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

"KPK akan turun tangan dengan ESDM dan Irjen supaya 3.900-an (IUP) yang bermasalah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lama," kata Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2016)

Dia menjelaskan, pihaknya tetap berkomitmen mengawasi sektor minerba dan energi. Maka itu, pihaknya akan mendampingi Kementerian ESDM dan pemerintah daerah dalam memantau serta menindaklanjuti ribuan IUP bermasalah.

"KPK sebagai pendukung, yang utama adalah ESDM dan daerah. Langkah dan koordinasi dijelaskan Menteri ESDM dan Mendagri," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM Sudirman Said menyambut baik dukungan KPK dalam mengawasi IUP yang bermasalah. Melalui Peraturan Menteri ESDM, ke depan gubernur bisa langsung mengeksekusi perusahaan-perusahaan yang bermasalah soal IUP.

"Secara teknis Kementerian ESDM akan bantu dan disupport KPK serta Mendagri dan beliau yang bertanggung jawab agar pemda berfungsi. Target Mei 2016, 3.966 sudah bisa diselesaikan dan mudah-mudahhan bisa dilaksanakan," ucap Sudirman.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan masih banyak perizinan yang tumpang tindih di daerah. Dia berharap dengan koordinasi yang dimotori KPK, pemerintah bisa menertibkan izin tambang.

"Saya kira bisa tertibakan untuk wujudkan tata kelola yang baik. Kemendagri siap untuk dukung langkah bersama agar lebih baik," tandas Tjahjo.

Baca: KPK Geledah Gedung MA dan Rumah Andri Tristianto Sutrisna.