Merasa Diperbudak, Tenaga Honorer K2 Sakit Hati dengan Menpan RB
Sabtu, 13 Februari 2016 - 16:10 WIB
Merasa Diperbudak, Tenaga Honorer K2 Sakit Hati dengan Menpan RB
A
A
A
JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengaku sakit hati dengan Menpan RB Yuddy Chrisnandi karena membatalkan janjinya secara sepihak untuk menaikan tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kami sakit hati lah, merasa diperbudak. Kami ini kan aset negara dan mengabdi buat negara tapi kami diperlakukan seperti ini, sakit hati ini," ujar Titi dalam diskusi Mengejar Takdir Tenaga Honorer di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Titi menuturkan, tenaga honorer K2 merasa sudah mengabdi kepada negara secara sah dengan waktu yang cukup lama, sehingga pantas untuk menerima janji Kemenpan RB untuk dinaikkan menjadi PNS.
"Ini pengabdian kami sudah puluhan tahun, kami hanya ingin keadilan dengan pengabdian kami," katanya.
Sebelumnya pada tanggal 15 September 2015, Menpan RB Yuddy Chrisnandi telah menjanjikan tenaga honorer K2 menjadi PNS. Namun, nyatanya perjanjian itu dibatalkan sepihak dengan alasan tidak ada payung hukum dan tidak ada anggaran dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
PILIHAN:
Demokrat Klaim 10 Tahun Berturut-turut KPK Tidak Dilemahkan
FHK2I Pertanyakan Sikap Plin-plan Menpan RB
"Kami sakit hati lah, merasa diperbudak. Kami ini kan aset negara dan mengabdi buat negara tapi kami diperlakukan seperti ini, sakit hati ini," ujar Titi dalam diskusi Mengejar Takdir Tenaga Honorer di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Titi menuturkan, tenaga honorer K2 merasa sudah mengabdi kepada negara secara sah dengan waktu yang cukup lama, sehingga pantas untuk menerima janji Kemenpan RB untuk dinaikkan menjadi PNS.
"Ini pengabdian kami sudah puluhan tahun, kami hanya ingin keadilan dengan pengabdian kami," katanya.
Sebelumnya pada tanggal 15 September 2015, Menpan RB Yuddy Chrisnandi telah menjanjikan tenaga honorer K2 menjadi PNS. Namun, nyatanya perjanjian itu dibatalkan sepihak dengan alasan tidak ada payung hukum dan tidak ada anggaran dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
PILIHAN:
Demokrat Klaim 10 Tahun Berturut-turut KPK Tidak Dilemahkan
FHK2I Pertanyakan Sikap Plin-plan Menpan RB
(kri)
