Mampukah KPK Tangani Korupsi Sendirian?

Selasa, 02 Februari 2016 - 06:50 WIB
Mampukah KPK Tangani Korupsi Sendirian?
Mampukah KPK Tangani Korupsi Sendirian?
A A A
JAKARTA - Ide menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya lembaga yang menangani kasus korupsi dinilai sebagai usulan menarik.

Kendati demikian, usul Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho itu dianggap terlalu menyederhanakan persoalan.

Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni menilai jika ingin mengikuti gagasan itu maka KPK harus membuka kantor di seluruh Indonesia, bahkan harus menyebar hingga ke tingkat kecamatan.

"Karena kantor polisi juga tersebar hingga ke tingkat kecamatan," kata Sya'roni kepada Sindonews, Senin 1 Februari 2016.

Konsekuensi yang kedua, kata dia, KPK harus mampu mengontrol kinerja seluruh kantor tersebut. "Melihat begitu kompleksnya perangkat yang harus disiapkan, maka untuk saat ini rasanya usul itu kurang tepat," katanya.

Apalagi, lanjut Sya'roni, saat ini potensi korupsi sudah menyebar hingga ke tingkat perdesaan bersamaan dengan digulirkannya dana desa.

Menurut dia, konsep pemberantasan korupsi yang saat ini berjalan sudah bagus, yaitu Polisi dan Kejaksaan juga diberi wewenang memberantas korupsi.

Dia yakin tidak mungkin KPK mampu menangani korupsi di seluruh Indonesia dari yang terkecil hingga yang kelas kakap. Sebagai contoh, ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibuka di beberapa kota besar, KPK tercatat beberapa kali mengalami kekalahan.

Misalnya di Pengadilan Tipikor Bandung dalam kasus korupsi dengan tersangka mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad, KPK mengalami kekalahan.

"Padahal di Pengadilan Tipikor Jakarta, KPK tidak pernah kalah. Ini artinya, kontrol KPK terbatas," katanya. (Baca juga: Diusulkan Jadi Lembaga Tunggal Tangani Korupsi, Ini Reaksi KPK )
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1254 seconds (11.252#12.26)