Wakil Jaksa Agung Mundur, Kejagung Lampu Merah
Sabtu, 30 Januari 2016 - 18:56 WIB
Wakil Jaksa Agung Mundur, Kejagung Lampu Merah
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Universitas Kristen (UKI), Muchtar Pakpahan menilai, mundurnya Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto menjadi sinyal lampu merah bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena telah menunjuk Jaksa Agung yang tidak berlatar belakang profesional.
"Ini merupakan pesan kepada Presiden Jokowi dan juga sebagai sinyal bahwa sudah lampu merah dalam penegakan hukum di Kejaksaan Agung," kata Muchtar saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Muchtar menilai, mundurnya Andhi bisa disebabkan tidak objektifnya kinerja Prasetyo dalam menegakkan hukum di Indonesia.
"Wakil Jaksa Agung itu orang profesional dia tidak ingin terjadi tabrakan hukum karena kepentingan politik. Oleh karena itu Jaksa Agung harus segara diganti," ucapnya.
Mochtar menjelaskan, Presiden Jokowi harus segera mengganti Prasetyo karena diduga berafiliasi dengan Partai Nasdem. Sehingga, penegakan hukum yang merupakan salah satu Nawa Cita mantan Wali Kota Solo itu tidak berjalan.
"Pasti dia tidak adil karena dia (Prasetyo) memiliki kepentingan dari orang-orang politik. Baik yang terlapor, tersangka maupun terdakwa. Padahal salah satu Nawa Cita Presiden itu kan soal penegakan hukum," pungkasnya.
"Ini merupakan pesan kepada Presiden Jokowi dan juga sebagai sinyal bahwa sudah lampu merah dalam penegakan hukum di Kejaksaan Agung," kata Muchtar saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Muchtar menilai, mundurnya Andhi bisa disebabkan tidak objektifnya kinerja Prasetyo dalam menegakkan hukum di Indonesia.
"Wakil Jaksa Agung itu orang profesional dia tidak ingin terjadi tabrakan hukum karena kepentingan politik. Oleh karena itu Jaksa Agung harus segara diganti," ucapnya.
Mochtar menjelaskan, Presiden Jokowi harus segera mengganti Prasetyo karena diduga berafiliasi dengan Partai Nasdem. Sehingga, penegakan hukum yang merupakan salah satu Nawa Cita mantan Wali Kota Solo itu tidak berjalan.
"Pasti dia tidak adil karena dia (Prasetyo) memiliki kepentingan dari orang-orang politik. Baik yang terlapor, tersangka maupun terdakwa. Padahal salah satu Nawa Cita Presiden itu kan soal penegakan hukum," pungkasnya.
(maf)
