Dukung Pemerintah Jokowi-JK, Golkar Terpaksa?

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai keputusan Partai Golkar menjadi partai politik (parpol) pendukung pemerintah dilatarbelakangi keterpaksaan.

Menurut dia, Golkar mengambil langkah tersebut lantaran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak kunjung mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Tanpa legalitas dari pemerintah, kata dia, Golkar akan terus menerus dilanda konflik dualisme kepengurusan.

Menurut dia, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sejak awal berkuasa tidak memiliki dukungan yang besar di DPR. Kondisi tersebut dinilai Muzani membuat pemerintah dalam posisi tidak nyaman.

"Posisi itu yang membuat pemerintah memaksa kekuatan parpol agar memberikan dukungan ke pemerintahan," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Kendati demikian, Muzani menilai langkah pemerintah sebagai sesuatu yang wajar. "Saya kira itu wajar saja," katanya.

Kendati demikian, Muzani mengharapkan agar partai di luar pemerintah harus memainkan peran yang lebih maksimal untuk mengawasi kinerja pemerintah, " Jadi, oposisi harus kuat,"katanya.

Dukungan Golkar kepada Pemerintah Jokowi-JK disampaikan saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada Senin 25 Januari 2016 malam. (Baca juga: Sah, Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-JK)

Dukungan tersebut ditunjukan dengan plakat pakta dukungan yang diserahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan.


PILIHAN:

JK Bilang Agung Laksono Setuju Munaslub