Soal Kebakaran Hutan, Jokowi Beri Ultimatum TNI-Polri di Daerah
Senin, 18 Januari 2016 - 19:59 WIB
Soal Kebakaran Hutan, Jokowi Beri Ultimatum TNI-Polri di Daerah
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo diminta mencopot anak buahnya di daerah jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Sebab, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, serta kepala daerah adalah orang yang paling mengetahui pertama kali peristiwa di lapangan masing-masing.
Mereka juga dianggap sebagai orang yang harus melakukan langkah cepat penanganan peristiwa kebakaran hutan dan lahan. "Saya sudah janjian dengan Kapolri dan Panglima TNI, reward and punishment. Yang terbakar semakin banyak semakin gede, ganti copot. Yang tadi saya sampaikan dari sini sampai bawah," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Dalam kesempatan itu, dia mengimbau agar semua level kepolisian hingga tingkatan Polsek maupun TNI hingga tingkatan Koramil harus digerakkan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. "Begitu api satu muncul kejar dia, ini yang akan membereskan," ucapnya.
Aparat kepolisian maupun TNI di daerah nantinya akan dibantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani kebakaran hutan. "Gubernur back up anggaran, bupati wali kota back up anggaran, membantu membackup, tapi kunci-kunci ada di situ," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun sebelumnya tidak boleh terulang pada tahun ini. "Saya ingin menegaskan tahun ini kita harus betul-betul belajar dari tahun lalu, kita harus tangani tahun ini lebih baik, lebih sigap, lebih di pencegahan, jangan biarkan api itu membesar," ungkapnya.
Jokowi juga meminta agar para aparat kepolisian dan TNI di daerah maupun kepala daerah tidak mengulur waktu untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat.
"Sekali lagi kuatkan sinergi antar instansi, hilangkan ego sektoral, sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif, jangan hanya pantau dari belakang meja, saya minta lihat dan turun ke lapangan," jelas Jokowi.
Dia juga ingin proses dan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan terus dilaksanakan. "Yang bersalah harus ditindak tegas, dan lakukan langkah tegas terhadap pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun perdana agar tidak terulang-ulang lagi."
Ditambahkan Jokowi, dirinya akan meninjau ke lapangan secara berkala, untuk memastikan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2016 ini bisa berjalan lebih baik. "Tetap bekerja jangan menunggu sampai kabut asap datang lagi," pungkasnya.
Sekadar diketahui, rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah jajaran Kabinet Kerja, para jajaran TNI dan kepolisian tingkat daerah serta kepala daerah yang wilayahnya pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan.
PILIHAN:
Pramono Anung Tak Setuju BIN Diberi Kewenangan Tangkap Teroris
Mabes Polri Masih Selidiki Aliran Dana Teror Bom Sarinah
Mereka juga dianggap sebagai orang yang harus melakukan langkah cepat penanganan peristiwa kebakaran hutan dan lahan. "Saya sudah janjian dengan Kapolri dan Panglima TNI, reward and punishment. Yang terbakar semakin banyak semakin gede, ganti copot. Yang tadi saya sampaikan dari sini sampai bawah," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Dalam kesempatan itu, dia mengimbau agar semua level kepolisian hingga tingkatan Polsek maupun TNI hingga tingkatan Koramil harus digerakkan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. "Begitu api satu muncul kejar dia, ini yang akan membereskan," ucapnya.
Aparat kepolisian maupun TNI di daerah nantinya akan dibantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani kebakaran hutan. "Gubernur back up anggaran, bupati wali kota back up anggaran, membantu membackup, tapi kunci-kunci ada di situ," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun sebelumnya tidak boleh terulang pada tahun ini. "Saya ingin menegaskan tahun ini kita harus betul-betul belajar dari tahun lalu, kita harus tangani tahun ini lebih baik, lebih sigap, lebih di pencegahan, jangan biarkan api itu membesar," ungkapnya.
Jokowi juga meminta agar para aparat kepolisian dan TNI di daerah maupun kepala daerah tidak mengulur waktu untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat.
"Sekali lagi kuatkan sinergi antar instansi, hilangkan ego sektoral, sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif, jangan hanya pantau dari belakang meja, saya minta lihat dan turun ke lapangan," jelas Jokowi.
Dia juga ingin proses dan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan terus dilaksanakan. "Yang bersalah harus ditindak tegas, dan lakukan langkah tegas terhadap pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun perdana agar tidak terulang-ulang lagi."
Ditambahkan Jokowi, dirinya akan meninjau ke lapangan secara berkala, untuk memastikan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2016 ini bisa berjalan lebih baik. "Tetap bekerja jangan menunggu sampai kabut asap datang lagi," pungkasnya.
Sekadar diketahui, rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah jajaran Kabinet Kerja, para jajaran TNI dan kepolisian tingkat daerah serta kepala daerah yang wilayahnya pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan.
PILIHAN:
Pramono Anung Tak Setuju BIN Diberi Kewenangan Tangkap Teroris
Mabes Polri Masih Selidiki Aliran Dana Teror Bom Sarinah
(kri)
