Beda Pandangan Agung dan Ical Soal Munas Golkar
Senin, 11 Januari 2016 - 21:48 WIB
Beda Pandangan Agung dan Ical Soal Munas Golkar
A
A
A
JAKARTA - Kedua belah pihak yang berseteru di internal Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono masih belum sepaham dalam upaya penyelesaian persoalan internal partai itu.
Ical tidak sepakat dengan keinginan Agung Laksono yang memilih musyawarah nasional (Munas) bersama sebagai solusi penyelesaiannya. Agung mengaku tidak ingin persoalan internal partainya berlarut-larut.
"Kami ingin cepat selesai, dan salah satu caranya adalah Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa), Munas bersama. Panitianya bersama, penyelenggaranya bersama, pesertanya juga bersama. Lalu siapa yang diharapkan, ya Mahkamah Partai Golkar," ujar Agung Laksono usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Agung yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 itu berpendapat, hanya Mahkamah Partai Golkar yang mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan Munas.
Kata Agung, saat ini Partai Golkar mengalami kevakuman kepengurusan setelah surat keputusan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpinnya dicabut Menkumham Yasonna Laoly, serta tidak disahkannya kepengurusan hasil Munas Bali.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) tidak sepakat dengan keinginan Agung Laksono tersebut. Sebab, kata Ical, Munas bersama tidak dibenarkan lagi menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.
"Mau bersama dengan siapa? Karena yang Munas Ancol sudah dicabut sehingga tidak ada lagi legalitas, tidak bisa," ujar Ical usai bertemu Jokowi.
Ditambahkan Ical, yang dibenarkan dalam AD/ART adalah Munaslub. Sementara Munaslub, hanya dapat dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD provinsi seluruh Indonesia.
Ical berpijak pada tiga kesepakatan pada pertemuan di bulan Desember 2014 sebagai solusi penyelesaian internal partainya. Pertama, menghormati proses hukum. "Kedua, yang menang mengajak dan yang kalah menghormati yang menang. Ketiga, tidak membentuk partai baru."
"Berdasarkan itu, maka itulah yang akan kita ambil. Tentu mengajak pada semua eksponen Partai Golkar untuk bersama-sama membesarkan Partai Golkar ke depan," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ical dan Agung Laksono di Istana Merdeka. Setelah dengan Agung, Jokowi melakukan pertemuan dengan Ical.
PILIHAN:
Fahri Hamzah Endus Upaya Pecah-belah PKS seperti Golkar dan PPP
Fraksi PKS Belum Dapat Penjelasan Soal Desakan Fahri Dicopot
Ical tidak sepakat dengan keinginan Agung Laksono yang memilih musyawarah nasional (Munas) bersama sebagai solusi penyelesaiannya. Agung mengaku tidak ingin persoalan internal partainya berlarut-larut.
"Kami ingin cepat selesai, dan salah satu caranya adalah Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa), Munas bersama. Panitianya bersama, penyelenggaranya bersama, pesertanya juga bersama. Lalu siapa yang diharapkan, ya Mahkamah Partai Golkar," ujar Agung Laksono usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Agung yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 itu berpendapat, hanya Mahkamah Partai Golkar yang mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan Munas.
Kata Agung, saat ini Partai Golkar mengalami kevakuman kepengurusan setelah surat keputusan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpinnya dicabut Menkumham Yasonna Laoly, serta tidak disahkannya kepengurusan hasil Munas Bali.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) tidak sepakat dengan keinginan Agung Laksono tersebut. Sebab, kata Ical, Munas bersama tidak dibenarkan lagi menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.
"Mau bersama dengan siapa? Karena yang Munas Ancol sudah dicabut sehingga tidak ada lagi legalitas, tidak bisa," ujar Ical usai bertemu Jokowi.
Ditambahkan Ical, yang dibenarkan dalam AD/ART adalah Munaslub. Sementara Munaslub, hanya dapat dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD provinsi seluruh Indonesia.
Ical berpijak pada tiga kesepakatan pada pertemuan di bulan Desember 2014 sebagai solusi penyelesaian internal partainya. Pertama, menghormati proses hukum. "Kedua, yang menang mengajak dan yang kalah menghormati yang menang. Ketiga, tidak membentuk partai baru."
"Berdasarkan itu, maka itulah yang akan kita ambil. Tentu mengajak pada semua eksponen Partai Golkar untuk bersama-sama membesarkan Partai Golkar ke depan," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ical dan Agung Laksono di Istana Merdeka. Setelah dengan Agung, Jokowi melakukan pertemuan dengan Ical.
PILIHAN:
Fahri Hamzah Endus Upaya Pecah-belah PKS seperti Golkar dan PPP
Fraksi PKS Belum Dapat Penjelasan Soal Desakan Fahri Dicopot
(kri)
