Ini Penjelasan Kemenpan RB Terkait Rapor Kinerja Lembaga Negara
Sabtu, 09 Januari 2016 - 16:06 WIB
Ini Penjelasan Kemenpan RB Terkait Rapor Kinerja Lembaga Negara
A
A
A
JAKARTA - Tim Quality Assurance Reformasi dan Birokrasi Nasional Kemenpan RB, Indra Jaya Piliang mengatakan, penilaian sistem akuntabilitas kinerja lembaga negara memang sudah dilakukan secara periodik setiap tahunnya melalui metode yang terukur.
"Sudah lima tahun terakhir kami punya laporan terkait akuntabilitas kinerja lembaga negara," ujar Indra dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Buruk Kinerja, Kabinet Terbelah' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1/2016).
Dia pun menjelaskan, beberapa tolak ukur yang dilakukan Kemenpan RB dalam melakukan penilaian tersebut. Misalnya, terkait masalah kesesuaian program, rencana strategis yang persentasenya 35%. Sementara terkait kinerja lembaga negara itu sendiri hanya 20%.
"Kinerja malah 20%. Artinya hanya dua ya, atau 20 nilainya kinerja. Kinerja itu juga kinerja kelembagaan. Jadi lembaganya bukan menterinya," tegas Indra.
Sehingga, kata dia, penilaian yang rendah bukan lantaran kinerja menterinya buruk. Pasalnya jika kinerja menteri itu bagus, namun aspek yang lain seperti renstra tidak terpenuhi maka nilainya akan rendah.
Apalagi, adanya penilaian akuntabilitas itu sudah disetujui oleh banyak pihak termasuk sekretaris jenderal atau sekretaris menteri dari masing-masing instansi.
"Katakanlah ada menteri yang kinerjanya sudah bagus tahun lalu, kalau aspek yang lain tidak terpenuhi itu paling cuma nilainya 20," jelas Indra.
Dia melanjutkan, saat ini reformasi birokrasi Indonesia di dunia mendapat peringkat 100-an. Sehingga kalah jauh dari negara-negara Asia lainnya seperti Singapura yang mendapat peringkat 5 dan Malaysia yang mendapat peringkat 20.
Maka itu, menurutnya reformasi birokrasi Indonesia harus diperbaiki untuk kepentingan negara secara keseluruhan. "Presiden mengatakan itu bukanlah prestasi, itu biasa saja. Kalau meningkatnya dari 110 menjadi 70 artinya coba usahakan Satu lompatan yang lebih jauh lagi," tutup Indra.
PILIHAN:
Partai Cak Imin Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri Yuddy
PKB: Yuddy Menteri Tak Berprestasi Tapi Banyak Gaya
"Sudah lima tahun terakhir kami punya laporan terkait akuntabilitas kinerja lembaga negara," ujar Indra dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Buruk Kinerja, Kabinet Terbelah' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1/2016).
Dia pun menjelaskan, beberapa tolak ukur yang dilakukan Kemenpan RB dalam melakukan penilaian tersebut. Misalnya, terkait masalah kesesuaian program, rencana strategis yang persentasenya 35%. Sementara terkait kinerja lembaga negara itu sendiri hanya 20%.
"Kinerja malah 20%. Artinya hanya dua ya, atau 20 nilainya kinerja. Kinerja itu juga kinerja kelembagaan. Jadi lembaganya bukan menterinya," tegas Indra.
Sehingga, kata dia, penilaian yang rendah bukan lantaran kinerja menterinya buruk. Pasalnya jika kinerja menteri itu bagus, namun aspek yang lain seperti renstra tidak terpenuhi maka nilainya akan rendah.
Apalagi, adanya penilaian akuntabilitas itu sudah disetujui oleh banyak pihak termasuk sekretaris jenderal atau sekretaris menteri dari masing-masing instansi.
"Katakanlah ada menteri yang kinerjanya sudah bagus tahun lalu, kalau aspek yang lain tidak terpenuhi itu paling cuma nilainya 20," jelas Indra.
Dia melanjutkan, saat ini reformasi birokrasi Indonesia di dunia mendapat peringkat 100-an. Sehingga kalah jauh dari negara-negara Asia lainnya seperti Singapura yang mendapat peringkat 5 dan Malaysia yang mendapat peringkat 20.
Maka itu, menurutnya reformasi birokrasi Indonesia harus diperbaiki untuk kepentingan negara secara keseluruhan. "Presiden mengatakan itu bukanlah prestasi, itu biasa saja. Kalau meningkatnya dari 110 menjadi 70 artinya coba usahakan Satu lompatan yang lebih jauh lagi," tutup Indra.
PILIHAN:
Partai Cak Imin Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri Yuddy
PKB: Yuddy Menteri Tak Berprestasi Tapi Banyak Gaya
(kri)
