Bambang Soesatyo: Kantor DPP Golkar Tak Terawat dan Kumuh
Sabtu, 02 Januari 2016 - 19:08 WIB
Bambang Soesatyo: Kantor DPP Golkar Tak Terawat dan Kumuh
A
A
A
JAKARTA - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mendapatkan kabar tak sedap tentang kondisi Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.
Bambang mendapatkan informasi markas partai berlambang pohon beringin itu tidak terawat selama dikuasai kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
"Saya juga mendapat laporan kondisi kantor DPP Golkar di Slipi sangat memprihatinkan. Selama setahun lebih dikuasai mereka, tidak terawat kumuh dan kotor," ungkap Bambang saat dihubungi wartawan, Sabtu (2/1/2015).
Bambang mengaku mendapatkan kabar tentang pemutusan aliran listrik akibat belum menunggak. "Kalau itu terjadi tentu sangat kita sesalkan kubu Ancol tidak bertanggung jawab," tandasnya. (Baca juga: Agung Laksono Umumkan Partai Golkar Vakum)
Menurut Bambang, pembayaran listrik di kantor DPP Partai Golkar menjadi tanggung jawab pengurus Golkar kubu Munas Ancol. Pasalnya, kata Bambang, kubu Agung yang selama ini menguasai kantor tersebut.
Bambang mendapatkan kabar kubu Agung belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPP Partai Golkar yang ditaksir mencapai sekira Rp1 miliar.
"Demikian juga gaji karyawan dan satpam, saya dengar juga tidak dibayar," ucapnya.
PILIHAN:
Dianggap Bikin Gaduh Golkar, Menkumham Disarankan Mundur
Bambang mendapatkan informasi markas partai berlambang pohon beringin itu tidak terawat selama dikuasai kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
"Saya juga mendapat laporan kondisi kantor DPP Golkar di Slipi sangat memprihatinkan. Selama setahun lebih dikuasai mereka, tidak terawat kumuh dan kotor," ungkap Bambang saat dihubungi wartawan, Sabtu (2/1/2015).
Bambang mengaku mendapatkan kabar tentang pemutusan aliran listrik akibat belum menunggak. "Kalau itu terjadi tentu sangat kita sesalkan kubu Ancol tidak bertanggung jawab," tandasnya. (Baca juga: Agung Laksono Umumkan Partai Golkar Vakum)
Menurut Bambang, pembayaran listrik di kantor DPP Partai Golkar menjadi tanggung jawab pengurus Golkar kubu Munas Ancol. Pasalnya, kata Bambang, kubu Agung yang selama ini menguasai kantor tersebut.
Bambang mendapatkan kabar kubu Agung belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPP Partai Golkar yang ditaksir mencapai sekira Rp1 miliar.
"Demikian juga gaji karyawan dan satpam, saya dengar juga tidak dibayar," ucapnya.
PILIHAN:
Dianggap Bikin Gaduh Golkar, Menkumham Disarankan Mundur
(dam)
