Pemerintah Dinilai Sengaja Pelihara Konflik Golkar
Jum'at, 01 Januari 2016 - 13:55 WIB
Pemerintah Dinilai Sengaja Pelihara Konflik Golkar
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2015 merupakan tahun terkelam dalam sejarah Partai Golkar. Bendahara Umum Partai Golkar produk Munas Bali Bambang Soesatyo menyebutkan dualisme kepengurusan sebagai tantangan terberat partai berlambang pohon beringin tersebut.
Terlebih lanjut Bambang, aroma campur tangan atau intervensi pemerintah yang sangat kuat menjadikan urusan internal partai ini semakin runyam.
"Tahun 2015 kelam bagi Golkar. Tantangan di tahun 2016 juga tidak kalah berat. Golkar harus bersiap," kata Bambang melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Jumat (1/1/2016).
Menurut Bambang, upaya pemerintah yang sengaja memersulit legalitas Partai Golkar juga menjadi perhatian tersendiri.
"Meski telah mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar produk Munas Ancol," ucapnya.
Bambang menilai, pemerintah cenderung memelihara konflik di internal Partai Golkar dengan belum diterbitkannya SK kepengurusan hasil Munas Bali hingga saat ini.
"Sikap pemerintah makin terlihat secara sengaja memersulit legalitas kepengurusan partai Golkar hasil Munas Bali 2014-2019," tandasnya.
Pilihan:
Kubu Agung Laksono: SK Dicabut, Pemerintah Tak Akui Golkar
Terlebih lanjut Bambang, aroma campur tangan atau intervensi pemerintah yang sangat kuat menjadikan urusan internal partai ini semakin runyam.
"Tahun 2015 kelam bagi Golkar. Tantangan di tahun 2016 juga tidak kalah berat. Golkar harus bersiap," kata Bambang melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Jumat (1/1/2016).
Menurut Bambang, upaya pemerintah yang sengaja memersulit legalitas Partai Golkar juga menjadi perhatian tersendiri.
"Meski telah mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar produk Munas Ancol," ucapnya.
Bambang menilai, pemerintah cenderung memelihara konflik di internal Partai Golkar dengan belum diterbitkannya SK kepengurusan hasil Munas Bali hingga saat ini.
"Sikap pemerintah makin terlihat secara sengaja memersulit legalitas kepengurusan partai Golkar hasil Munas Bali 2014-2019," tandasnya.
Pilihan:
Kubu Agung Laksono: SK Dicabut, Pemerintah Tak Akui Golkar
(maf)
