Sering Politis, Jokowi Harus Copot Jaksa Agung
Senin, 28 Desember 2015 - 21:34 WIB
Sering Politis, Jokowi Harus Copot Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Berbagai terus mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Pasalnya, selama setahun memimpin korp Adhyaksa, Prasetyo dinilai kerap mementingkan kepentingan politik, ketimbang penegakan hukum.
"Jaksa Agung adalah salah satu yang harus dipecat. Selama Jaksa Agung dipimpin oleh latar belakang partai kinerja payah sekali, karena terlalu banyak mengutamakan kepentingan partai dari pada menegakkan hukum demi keadilan," ujar Direktur Center for Budjet Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi saat dihubungi Sindonews, Senin (28/12/2015).
Menurut Uchok, berkaca pada penanganan kasus dana Bansos di Kejaksaan Agung, dia menilai kasus tersebut tidak jelas penanganannya. Apalagi kasus itu belakangan diduga telah menyeret nama petinggi Gedung Bundar.
"Kemudian, banyak kasus mangkrak seperti sampai sekarang mandek oleh kejaksaan," tuturnya. (Baca: KPK Segera Periksa RJ Lino)
Uchok menduga, sejumlah kasus akhirnya masih mangkrak di Kejagung lantaran sepanjang memimpin lembaga kejaksaan, Prasetyo kerap mempertimbangkan dampak politik daripada hukum.
Hal itu dianggap wajar, karena sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo merupakan kader dari partai Nasdem yang saat ini pendukung pemerintahan. (Baca: Faktor Utama Jokowi Layak Reshuffle Jaksa Agung)
"Jaksa Agung adalah salah satu yang harus dipecat. Selama Jaksa Agung dipimpin oleh latar belakang partai kinerja payah sekali, karena terlalu banyak mengutamakan kepentingan partai dari pada menegakkan hukum demi keadilan," ujar Direktur Center for Budjet Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi saat dihubungi Sindonews, Senin (28/12/2015).
Menurut Uchok, berkaca pada penanganan kasus dana Bansos di Kejaksaan Agung, dia menilai kasus tersebut tidak jelas penanganannya. Apalagi kasus itu belakangan diduga telah menyeret nama petinggi Gedung Bundar.
"Kemudian, banyak kasus mangkrak seperti sampai sekarang mandek oleh kejaksaan," tuturnya. (Baca: KPK Segera Periksa RJ Lino)
Uchok menduga, sejumlah kasus akhirnya masih mangkrak di Kejagung lantaran sepanjang memimpin lembaga kejaksaan, Prasetyo kerap mempertimbangkan dampak politik daripada hukum.
Hal itu dianggap wajar, karena sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo merupakan kader dari partai Nasdem yang saat ini pendukung pemerintahan. (Baca: Faktor Utama Jokowi Layak Reshuffle Jaksa Agung)
(hyk)
