Janji Nawa Cita Jokowi-JK Dinilai Belum Terlaksana

Minggu, 20 Desember 2015 - 14:02 WIB
Janji Nawa Cita Jokowi-JK Dinilai Belum Terlaksana
Janji Nawa Cita Jokowi-JK Dinilai Belum Terlaksana
A A A
JAKARTA - Mayoritas publik menilai agenda janji Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) selama setahun belakangan belum dilaksanakan secara keseluruhan.

‎Hal demikian merupakan salah satu hasil survei dari Political Communication Institute (PolcoMM Institute) yang diumumkan hari ini.

Peneliti Senior PolcoMM Institute Afdal Makkuraga Putra mengatakan, 36,1 persen ‎responden menilai Nawa Cita belum dilaksanakan. Adapun responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 33,4 persen.

"‎Publik menilai baru 30,5 persen yang telah dilaksanakan," ujar Afdal di Hotel Gren Alia Cikini, Jalan Raya Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).

Sementara pelaksanaan Nawa Cita oleh kementerian dinilai publik belum dilaksanakan secara optimal. Sebagian besar publik menilai belum dilaksanakan sebesar 37,9 persen.

Sedangkan yang menyatakan telah dilaksanakan, 29,1 persen. Adapun responden yang menjawab belum tahu sebanyak 33,0 persen.

Penelitian dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling, melibatkan 1200 responden di 34 provinsi.

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada 20-26 November 2015, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Adapun margin‎ error dalam survei ini sebesar 3,1 persen.

Berikut Nawa Cita Jokowi-JK:

1. Akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memerkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memerkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

9. Memerteguh Kebhinekaan dan memerkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Pilihan:

Andi Arief Ungkap Penangkapan Ongen Atas Perintah Jokowi

Kapolri Sebut Kasus Ongen Tak Terkait Kritik dan Hujatan
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7259 seconds (0.1#10.140)