DPR Soroti Keberadaan TNI di Pilkada Kepri
DPR Soroti Keberadaan TNI di Pilkada Kepri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mewanti-wanti agar prajurit TNI tidak terlibat politik praktis dalam ajang pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR, Dwi Ria Latifa mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi seharusnya menjadi warning serius bagi TNI.
"Itu sebagai satu perhatian serius supaya TNI benar-benar tidak berpolitik praktis dalam pemilu, khususnya dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) baru-baru ini," kata Ria kepada wartawan, Kamis (17/12/2015).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, intervensi atau ketidakadilan tidak boleh terjadi karena akan membuat pilkada jauh dari harapan demokratis.
"Jangan sampai yang seharusnya rakyat memilih dengan suka cita menggunakan hak-haknya dalam memilih pemimpin, malah menjadi tertekan, terintimidasi, ketakutan sehingga tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali atau menjadi terpengaruh akan pilihan-pilihannya hanya karena intervensi tekanan psikis, intimidasi langsung dan tidak langsung dan teror-teror," tuturnya.
Ria Latifa mengaku merasa ada yang janggal dalam pelaksanaan Pilkada Pemilihan Calon Gubernur yang berlangsung di Kepulauan Riau (Kepri) 9 Desember 2015 lalu.
Sepanjang perhelatan pesta demokrasi daerah yang pernah ada selama ini, dia baru melihat di Kepri tentang keterlibatan oknum TNI di sejumlah lokasi seperti di TPS, PPS, PPK, dan KPUD. Dia membayangkan daerah tersebut seperti daerah operasi militer.
Dengan melihat keadaan di Provinsi Kepri, sambung dia, DPP PDIP menilai keberadaan personel TNI dalam jumlah besar dan menggunakan senjata tajam sangat berlebihan.
"Untuk itu kami meminta secara khusus melalui proses hukum yang benar di pusat untuk menyelidiki dan menyidik ini melalui prosedur yang benar supaya terang, dan tidak ada prasangka dan kami ingin ini diusut tuntas sambil menunggu proses perhitungan suara final," tutur Ria
PILIHAN:
Setya Novanto Minta Maaf
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR, Dwi Ria Latifa mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi seharusnya menjadi warning serius bagi TNI.
"Itu sebagai satu perhatian serius supaya TNI benar-benar tidak berpolitik praktis dalam pemilu, khususnya dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) baru-baru ini," kata Ria kepada wartawan, Kamis (17/12/2015).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, intervensi atau ketidakadilan tidak boleh terjadi karena akan membuat pilkada jauh dari harapan demokratis.
"Jangan sampai yang seharusnya rakyat memilih dengan suka cita menggunakan hak-haknya dalam memilih pemimpin, malah menjadi tertekan, terintimidasi, ketakutan sehingga tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali atau menjadi terpengaruh akan pilihan-pilihannya hanya karena intervensi tekanan psikis, intimidasi langsung dan tidak langsung dan teror-teror," tuturnya.
Ria Latifa mengaku merasa ada yang janggal dalam pelaksanaan Pilkada Pemilihan Calon Gubernur yang berlangsung di Kepulauan Riau (Kepri) 9 Desember 2015 lalu.
Sepanjang perhelatan pesta demokrasi daerah yang pernah ada selama ini, dia baru melihat di Kepri tentang keterlibatan oknum TNI di sejumlah lokasi seperti di TPS, PPS, PPK, dan KPUD. Dia membayangkan daerah tersebut seperti daerah operasi militer.
Dengan melihat keadaan di Provinsi Kepri, sambung dia, DPP PDIP menilai keberadaan personel TNI dalam jumlah besar dan menggunakan senjata tajam sangat berlebihan.
"Untuk itu kami meminta secara khusus melalui proses hukum yang benar di pusat untuk menyelidiki dan menyidik ini melalui prosedur yang benar supaya terang, dan tidak ada prasangka dan kami ingin ini diusut tuntas sambil menunggu proses perhitungan suara final," tutur Ria
PILIHAN:
Setya Novanto Minta Maaf
(dam)
Explore More