Komisi I Nilai Indonesia Tak Perlu Ikut Koalisi Antiteror
Kamis, 17 Desember 2015 - 07:08 WIB
Komisi I Nilai Indonesia Tak Perlu Ikut Koalisi Antiteror
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berpendapat, pemerintah Indonesia tidak perlu untuk ikut ajakan Arab Saudi untuk bergabung dalam Koalisi Antiteror tersebut. Karena itu, Menlu retno Marsudi tak perlu lagi panjang lebar lagi untuk mempertimbangkan ajakan tersebut.
"Indonesia tidak perlu ikut dalam koalisi militer pimpinan saudi utuk perangi ISIS," kata Mahfudz saat dihubungi SINDO, Rabu 16 Desember 2015.
Karena, lanjut Mahfudz, negara barat lah yang telah melahirkan dan membesarkan ISIS dengan tujuan untuk memporak-porandakan negara Timur Tengah, sehingga dunia Islam yang harus bertanggungjawab atas hal ini.
"Jangan mereka lepas tangan lalu menggiring negeri-negeri muslim untuk cuci piring," tegas politikus PKS itu.
Karena itu, Mahfudz menyarankan, boleh saja Menlu meminta TOR dari Arab Saudi agar pemerintah bisa mempelajari Koalisi Antiteror tersebut. Tapi secara politik Indonesia tidak perlu bergabung.
"Kita fokus pada penanggulangan terorisme di dalam negeri saja," tandasnya.
PILIHAN:
Capim KPK Ini Setuju KPK Punya Kewenangan SP3
Mundur jadi Ketua DPR, Golkar Belum Siapkan Pengganti Novanto
"Indonesia tidak perlu ikut dalam koalisi militer pimpinan saudi utuk perangi ISIS," kata Mahfudz saat dihubungi SINDO, Rabu 16 Desember 2015.
Karena, lanjut Mahfudz, negara barat lah yang telah melahirkan dan membesarkan ISIS dengan tujuan untuk memporak-porandakan negara Timur Tengah, sehingga dunia Islam yang harus bertanggungjawab atas hal ini.
"Jangan mereka lepas tangan lalu menggiring negeri-negeri muslim untuk cuci piring," tegas politikus PKS itu.
Karena itu, Mahfudz menyarankan, boleh saja Menlu meminta TOR dari Arab Saudi agar pemerintah bisa mempelajari Koalisi Antiteror tersebut. Tapi secara politik Indonesia tidak perlu bergabung.
"Kita fokus pada penanggulangan terorisme di dalam negeri saja," tandasnya.
PILIHAN:
Capim KPK Ini Setuju KPK Punya Kewenangan SP3
Mundur jadi Ketua DPR, Golkar Belum Siapkan Pengganti Novanto
(kri)
