Parpol Diminta Jaga Kondusivitas Pilkada
Selasa, 08 Desember 2015 - 19:33 WIB
Parpol Diminta Jaga Kondusivitas Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR mengingatkan kepada partai politik (Parpol) peserta Pilkada Serentak 2015 beserta tim sukses (timses) untuk turut menjaga kondusivitas Pilkada 9 Desember nanti. Parpol peserta pilkada juga diminta untuk menaati segala peraturan dan ketentuan.
"Saya kira memang parpol sebagai peserta yang mencalokan pasangan calon pilkada untuk menjaga kondusivitas dan menaati segala peraturan perundang-undangan pilkada, juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman kepada KORAN SINDO di Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Pihaknya meminta parpol selaku peserta pilkada dapat berperan menegakkan seluruh aturan dan ketentuan perundang-undangan dalam pilkada. Masyarakat pemilih juga perlu bersikap tenang dalam menghadapi pilkada nanti, jangan sampai menjadi korban mobilisasi atau komoditas 'money politics' paslon tertentu.
"Komisi II mencoba memberikan penjelasan yang konkret bahwa aturan inilah yang harus kita laksanakan. Hindari politik uang, guna menghindari terpilihnya suatu pimpinan daerah bukan karena uang tapi karena kehendak masyarakat," jelasnya.
Rambe juga meminta aparat agar menjaga kemanan sebaik-baiknya, serta melakukan tindakan preventif terhadap potensi bentrokan dan konflik pilkada. Khususnya, di sejumlah daerah seperti Kalimatan Tengah (Kalteng) dan Manado dimana masih ada paslon yang bersengketa untuk dijaga kondusivitas.
"Kalaupun ada di daerah lain yang akan dilakukan pilkada susulan yang tahun ini juga, kita lakukan dengan baik," pintanya.
Terlebih, dia menambahkan, Komisi II DPR juga sudah melakukan koreksi terhadap KPU dan Bawaslu pada empat hari lalu. DPR juga terus melakukan cross check terhadap kebijakan yang diambil oleh Panwas dan juga oleh KPU di kabupaten/kota, Komisi II telah meminta KPU dan Bawaslu untuk harus menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan.
"Enggak usah kita mengorbankan, hak daripada masyarakat. Sebab masalah yang ada di daerah merupakan masalah bangsa kita," imbuhnya.
Oleh karena itu, Rambe mengharapkan, pilkada yang sudah direncanakan cukup panjang ini dapat terlaksana secara baik. Dan hasil pilkada pun dapat dirasakan oleh masyarakat dengan terpilihnya pemimpin yang dipilih secara demokrasi, dan tanpa politik uang.
"Terpilih pemimpin yang punya iktikad, semangat, visi untuk memajukan daerah tersebut," tandasnya.
"Saya kira memang parpol sebagai peserta yang mencalokan pasangan calon pilkada untuk menjaga kondusivitas dan menaati segala peraturan perundang-undangan pilkada, juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman kepada KORAN SINDO di Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Pihaknya meminta parpol selaku peserta pilkada dapat berperan menegakkan seluruh aturan dan ketentuan perundang-undangan dalam pilkada. Masyarakat pemilih juga perlu bersikap tenang dalam menghadapi pilkada nanti, jangan sampai menjadi korban mobilisasi atau komoditas 'money politics' paslon tertentu.
"Komisi II mencoba memberikan penjelasan yang konkret bahwa aturan inilah yang harus kita laksanakan. Hindari politik uang, guna menghindari terpilihnya suatu pimpinan daerah bukan karena uang tapi karena kehendak masyarakat," jelasnya.
Rambe juga meminta aparat agar menjaga kemanan sebaik-baiknya, serta melakukan tindakan preventif terhadap potensi bentrokan dan konflik pilkada. Khususnya, di sejumlah daerah seperti Kalimatan Tengah (Kalteng) dan Manado dimana masih ada paslon yang bersengketa untuk dijaga kondusivitas.
"Kalaupun ada di daerah lain yang akan dilakukan pilkada susulan yang tahun ini juga, kita lakukan dengan baik," pintanya.
Terlebih, dia menambahkan, Komisi II DPR juga sudah melakukan koreksi terhadap KPU dan Bawaslu pada empat hari lalu. DPR juga terus melakukan cross check terhadap kebijakan yang diambil oleh Panwas dan juga oleh KPU di kabupaten/kota, Komisi II telah meminta KPU dan Bawaslu untuk harus menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan.
"Enggak usah kita mengorbankan, hak daripada masyarakat. Sebab masalah yang ada di daerah merupakan masalah bangsa kita," imbuhnya.
Oleh karena itu, Rambe mengharapkan, pilkada yang sudah direncanakan cukup panjang ini dapat terlaksana secara baik. Dan hasil pilkada pun dapat dirasakan oleh masyarakat dengan terpilihnya pemimpin yang dipilih secara demokrasi, dan tanpa politik uang.
"Terpilih pemimpin yang punya iktikad, semangat, visi untuk memajukan daerah tersebut," tandasnya.
(hyk)
