Pansus Pelindo Temukan Bukti Ada Upaya Perampokan Uang Negara

JAKARTA - Pansus Pelindo II DPR semakin mendapatkan gambaran jelas bahwa pihak asing telah merugikan uang negara melalui operasional Jakarta International Container Terminal (JICT) dan semuanya dibiarkan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II di bawah komando RJ Lino.Kejelasan itu didapatkan setelah Pansus Pelindo memanggil beberapa konsultan keuangan untuk meminta keterangan. Yakni dari Financial Research Institute (FRI) dan Deutsche Bank yang pernah ditugaskan membuat valuasi JICT dan Pelindo II.Keterangan kedua pihak itu dikaitkan oleh Pansus Pelindo II untuk menilai klaim RJ Lino bahwa JICT akan lebih menguntungkan bila dikelola asing, dalam hal ini Hutchinson Port Holding (HPH), perusahaan asal Hong Kong yang dimiliki Li Ka Shing.Menurut Anggota Pansus Pelindo II, Daniel Johan, pihak FRI secara tegas mengungkapkan bahwa Indonesia akan lebih mendapat keuntungan apabila menjalankan sendiri JICT daripada dipegang oleh HPH.Sebaliknya, Deutsche Bank (DB) yang berbasis di Belanda, menyatakan bahwa Indonesia lebih untung bila JICT tetap diberikan penguasaannya kepada HPH.Seperti disampaikan DB kepada Pansus, bahwa bila kontrak pengelolaan JICT dengan HPH habis pada 2019 dan lalu diperpanjang, Indonesia hanya mendapat USD200 juta melalui PT Pelindo II.Kendati demikian, apabila tidak diperpanjang, DB menilai Indonesia harus mengembalikan ke HPH sebesar USD400 juta. Asumsi itu muncul karena dihitung bahwa nilai aset JICT pada 2019 adalah USD800 juta. 51 persen saham JICR adalah milik HPH dan itu senilai USD400 juta."Padahal sebenarnya, di kontrak yang diteken 1999, jelas tertulis, bahwa saat putus kontrak, maka Indonesia hanya wajib mengembalikan USD 50-60 juta. Jadi bukan USD 400 juta dolar," ujar Daniel, Kamis (19/11/2015).Lebih lanjut Danil mengatakan, meskipun logika DB diikuti, tetap saja Indonesia merugi. Praktiknya, Pelindo II hanya mendapat fee di muka USD200 juta. Artinya, aset hanya dinilai USD400 juta dan 49 persen saham Indonesia hanya dinilai USD200 juta."Kalau dianggap aset 400 juta dolar, kita kasih 49 persen, kita dapat 200 juta dolar, dari aset itu saja kita rugi. Dan bonusnya mereka mendapat hak pengelolaan yang lebih menguntungkan. Kan uang hasil pengelolaan ke dia (HPH). Kita dobel ruginya," jelas Daniel.Dia menegaskan, sebenarnya Direksi Pelindo II bisa menghentikan kerugian negara itu jika dia berpegang pada kontrak yang diteken dengan HPH di 1999. Dengan itu, Indonesia cuma membayar USD50-60 juta."Ternyata kontrak itu DB mengklaim tidak tahu karena datanya tak diberikan oleh pihak Manajemen Pelindo II," ucap Daniel."Bayangkan, dengan aset 800 juta dolar, kita kasih asing 50 persen saham dan kita hanya dikasih 200 juta dolar. Plus kita rugi karena uang hasil pengelolaan ke dia (asing)," sambungnya.Maka itu, menurut dia, sudah jelas indikasi pembiaran perampokan kekayaan negara lewat Pelindo II. "Ini bukan kesalahan tapi perampokan," kata Danil."Lino mengaku profesional, tapi masa dibegoin begitu itu bisa? Kesimpulannya apa? Lino bego benaran atau pura-pura dan benar-benar merampok," tegasnya.Menurut Daniel, bagi pihaknya, sebuah pelabuhan, entah rugi atau untung, harus tetap dikelola oleh pihak di dalam negeri. Karena pelabuhan adalah pintu gerbang pengelolaan BUMN untuk memberikan keuntungan pada negara bukan kerugian."Kalau dibiarkan dikelola asing, kita takkan tahu kalau mereka selundupkan barang," tandasnya.Pilihan:Politikus Nasdem Tak Yakin Setya Novanto Dijebak